Indonesia Darurat Demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Jadi Biang Keladi

Edisi: 11 Feb / Tanggal : 2024-02-11 / Halaman : / Rubrik : IT / Penulis :

Pesta demokrasi tinggal menghitung hari. Segenap civitas akademika menyerukan Indonesia dalam Darurat Demokrasi. Mereka menganggap proses demokrasi di Indonesia mulai tergerus dengan adanya praktik-praktik yang dianggap tidak mengusung kebenaran dan keadilan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) 2023, Gielbran Muhammad Noor menyampaikan, banyak aktivitas amoral yang terjadi dalam demokrasi saat ini. “Secara sistem dan prosedural, demokrasi kita memang baik. Namun, pada kenyataannya jauh panggang dari api. Ragam intimidasi dan aktivitas amoral dalam demokrasi yg dijalankan rezim benar-benar membuktikan bahwa demokrasi kita memanglah demokrasi cacat,” kata dia dalam Ngobrol @tempo, “Indonesia Darurat Demorasi” di Gedung Tempo Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.
Indikasi kecatatan itu terlihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Putusan tersebut dianggap sebagai biang keladi dari pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi.
Gielbran berpendapat, saat ini, hukum di Indonesia terasa seperti tidak ada harganya. Menurutnya, para pejabat dan rezim saat ini hanya melacurkan hukum melalui autocratic legalism, yaitu fenomena di mana pemimpin terpilih dan berkuasa melakukan perubahan-perubahan konstitusional dan hukum untuk kepentingan agenda yang tidak demokratis.
Keadaan ini menjadi keresahan bagi semua pihak. Salah satunya civitas akademika dari berbagai kampus yang membuat petisi dan seruan. Mereka lantang membuat pernyataan sikap dan menyerukan Indonesia dalam Darurat Demokrasi. Seruan pernyataan sikap itu dilakukan setelah mencermati perkembangan konstelasi politik nasional menjelang Pemilihan (Pemilu) 2024.
Darurat demokrasi yang dirasakan saat ini, kata dia, bukanlah tanpa solusi. Prinsip bottom up menjadi salah satu cara agar demokrasi berjalan dengan semestinya. Ini merupakan cara perencanaan dengan mendengarkan aspirasi rakyat…

Keywords: inforial, 

---

Foto Terkait