JIKA DPR MEMBURU PERAN BAHLIL LAHADALIA DALAM PENCABUTAN IUP

Edisi: 14 Apr / Tanggal : 2024-04-14 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

RAPAT tertutup Komisi Investasi Dewan Perwakilan Rakyat digelar secara mendadak pada Selasa siang, 2 April 2024. Dalam pertemuan di ruang tunggu Komisi, sejumlah pemimpin dan anggota Komisi membahas kisruh pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang melibatkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.Berdiskusi selama sekitar setengah jam, para peserta rapat, yaitu Wakil Ketua Komisi Investasi Martin Manurung dan Mohamad Hekal serta perwakilan semua fraksi, meyakini Bahlil tebang pilih dalam mencabut IUP perusahaan-perusahaan yang tak produktif. Mereka pun bersepakat membentuk panitia kerja atau panja investasi yang menyasar Bahlil.“Kami akan memulai panja investasi setelah masa reses (Mei 2024),” kata Martin Manurung menjelaskan hasil rapat internal itu kepada Tempo saat dihubungi pada Jumat, 5 April 2024. Para peserta rapat bersepakat, Martin akan memimpin panitia kerja tersebut. Politikus Partai NasDem itu pernah memimpin panja sektor pertambangan.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), membuat laporan ke terhadap Bahlil Lahadalia mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut izin-izin tambang, di gedung KPK, Jakarta, 19 Maret 2024. Tempo/Imam Sukamto
Seorang anggota rapat mengatakan Komisi Investasi berkejaran dengan waktu agar panitia kerja bisa dibentuk sebelum DPR memasuki masa reses mulai 5 April 2024. Pembahasan khusus soal panja itu membuat rapat Komisi Investasi dengan PT Timah Tbk untuk membahas kasus korupsi dan tambang timah ilegal molor hampir satu jam.Rencana pembentukan panitia kerja investasi sebenarnya mengapung sejak awal Maret 2024 atau setelah majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi soal dugaan permainan pencabutan IUP. Bahlil Lahadalia mencabut 2.051 izin tambang di berbagai daerah, sebagian dengan alasan tak produktif. Sebanyak 480 izin tambang mineral dan 86 izin untuk komoditas batu bara lantas hidup lagi.Para pengusaha yang ditemui Tempo bercerita, Bahlil dan orang-orang dekatnya ditengarai meminta saham hingga 30 persen atau duit Rp 5-25 miliar agar izin yang dicabut hidup kembali. Namun Bahlil membantah jika disebut menerima suap. “Silakan lapor ke penegak hukum jika memang terindikasi demikian,” tutur Bahlil kepada Tempo, Jumat, 22 Maret 2024.Meski pembentukan panitia kerja direncanakan sebulan lamanya, Komisi Investasi maju-mundur untuk mengetuk palu. Dua petinggi partai pendukung pemerintah yang mengetahui dinamika di DPR mengatakan para pemimpin Komisi Investasi menghitung momentum agar panja yang menyasar Bahlil tak…

Keywords: KPK, ICW, Korupsi, Izin Usaha Pertambangan, Bahlil Lahadalia, Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, IUP, Bahlil, JATAM,

Rp. 15.000