Rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memunculkan kontroversi dan kekhawatiran di kalangan kalangan pro-demokrasi dan hak asasi manusia. Sejumlah perubahan yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI terlihat memperluas kewenangan militer, yang secara serius mengkhawatirkan para pengamat. Salah satu perubahan yang sangat diperhatikan adalah perubahan pada Bab III yang mengatur kedudukan TNI. Usulan perubahan ini mencakup penghapusan kewenangan presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap supremasi sipil dalam negara demokrasi.