Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya harus menyambut tahun baru 2009 dengan paras tak cerah. Banyak pihak tak yakin, Desember 2009 nanti, Dewan Perwakilan Rakyat akan mampu merampungkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru. Undang-undang lama oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tak sempurna: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi— tempat para koruptor selama ini diadili— dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Rakyat dikhawatirkan akan menunda-nunda pembahasan peraturan ini karena mereka sibuk dengan pemilihan umum.

Keywords :
Korupsi ,