Mahkamah Konstistusi (MK) menyatakan pengaturan pemilihan di daerah lewat peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tapi MK mengabulkan gugatan lain tentang pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada DPRD. Lalu bagaimana kelak wajah pemilihan di daerah? Apa saja bentuk campur tangan pemerintah pusat dalam pemilihan?

Keywords :
Pemilihan Kepala Daerah ,