JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korup si mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketua KPK Abraham Samad memprotes keras isi rancangan dua undang-undang itu karena menjadi ancaman serius bagi lembaganya dan penegak hukum lain, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Badan Narkotika Nasional.

Keywords :
KUHP , KUHAP , Rancangan Undang-Undang ,