Sudah enam belas tahun reformasi bergulir sejak tahun 1998, namun proses penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dinilai tak mengalami kemajuan signifikan. Pemerintah Indonesia dinilai kesulitan dalam mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang di masa lalu. Alih-alih menuntaskannya, kasus pelanggaran HAM malah kembali terjadi dan terus berulang, bahkan di era reformasi sekalipun.    Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.   Adapun yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat meliputi: - Pembunuhan masal (genisida) - Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan - Penyiksaan - Penghilangan orang secara paksa - Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis   Berdasarkan pantauan Komnas Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), setidaknya ada 7 peristiwa besar di Indonesia yang tergolong kepada pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus tersebut diantarany: - Tragedi tahun 1965 - Kasus Penembakan Misterius atau Petrus (1982-1985) - Kasus Tanjung Priok (1984) - Kasus Talangsari, Lampung (1989) - Tragedi penghilangan aktivis (1997-1998) - Tragedi Semanggi I&II, dan Trisakti (1998) - Kasus Wasior (2001)   Ironisnya tujuh kasus pelanggaran HAM berat itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan hingga sekarang belum juga tuntas. Yang lebih mengejutkan lagi salah satu dari ke tujuh kasus tersebut terjadi pada era reformasi. Ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah telah abai dan lalai dalam melindungi HAM.

Keywords :
Pelanggaran HAM berat ,