Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama buka-bukaan soal mata anggaran proyek fiktif dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang dibuat oleh DPRD. Salah satu yang ditunjukan ada di Dinas Pendidikan, seperti misanya pengadaan uninteruptable power supply (UPS). Dewan menyetujui APBD DKI 2015 sebesar Rp. 73,8 triliun yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2015 untuk disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada Februari 2015. Kementerian Dalam Negeri mengembalikan APBD DKI kepada pemerintah DKI. Kementerian menganggap rincian anggaran kurang lengkap dan salah format karena dikirim dalam bentuk e-budgeting. Dua hari berselang, DPRD menyerahkan rancangan APBD yang diklaim sesuai dengan hasil rapat paripurna. Dalam draft itulah Ahok menganggap terdapat perbedaan sebesar Rp. 12 triliun. Ahok menuduh sesilisih anggaran itu titipan anggota DPRD. Adapun DPRD menuduh Ahok melanggar hukum karena mengirim rincian APBD yang tak pernah dibahas bersama mereka ke Kementerian. Berikut merupakan kumpula artikel dari Koran Tempo mengenai kisruh dana siluman tersebut.

Keywords :
-