KRITIK terhadap badan peradilan semakin pedas saja. Kecaman V.B. da Costa, Wakil Ketua Komisi III/DPR-RI, misalnya langsung saja menunjuk ke alamat Pengadilan Negara Tertinggi. Menurut da Costa banyak praktek Mahkamah Agung yang "bersifat non justitieel " bahkan "meningkat menjadi anti-justitieel". Atau, seperti disebut dalam suratnya kepada Ketua Mahkamah Agung, Februari lalu, banyak tindakan MA yang bisa dianggap "curang". Semuanya itu dikemukakan da Costa, yang tidak menyetujui praktek MA yang dianggapnya buruk: dalam banyak perkara perdata, MA sering menunda keputusan pengadilan bawahan hanya dengan perintah melalui telepon atau surat-kawat. Ditambah dengan beberapa kasus yang disimpan di kepalanya da Costa belakangan ini memang ketus sekali. Ada semacam mafia-peradilan? "Saya kira kok memang, ya!" kata da Costa tandas. Beberapa laporan dan keluhan masyarakat ke DPR, seperti disimpulkannya, menunjukkan ketidakberesan urusan di peradilan makin menjadi-jadi. "Makin hari makin memburuk," katanya. Sebab, kata da Costa, boleh jadi orang tidak peka lagi terhadap perkara suap-menyuap. "Atau memang tak ada yang mau ribut-ribut lagi."