Proyek infrastruktur merupakan proyek padat modal, memerlukan teknologi tinggi, membutuhkan waktu yang lama, dan akhirnya dibayar dan ditanggung oleh rakyat. Untuk menjamin kepastian keberhasilannya, patut dipertanyakan apakah landasan pengambilan keputusan telah dilakukan secara cermat dengan melalui berbagai tahapan, apakah proyek tersebut telah didasari studi kelayakan yang profesional. Berkaitan dengan penyelenggaraan Infrastructure Summit Januari lalu, untuk sektor ketenagalistrikan, perlu dibahas apakah daftar proyek yang diusulkan itu dipersiapkan secara cermat dan dengan pertimbangan yang matang agar efektif mendukung pertumbuhan sektor riil, atau sekadar "daftar belanja" yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan masyarakat. Sektor kelistrikan mengajukan 12 daftar proyek, yakni PLTU Tanjung Jati A (1.320 MW), PLTU Serang (450 MW), PLTU Tanjung Jati C (1.320 MW), PLTGU Pasuruan (500 MW), PLTU Cilegon (400 MW), PLTU Paiton 3-4 (800 MW), PLTU Sibolga (200 MW), PLTU Amurang (55 MW), LNG Terminal, Interkoneksi Sumatera-Jawa, PLTU Parit Baru (110 MW), dan PLTU Mulut Tambang Kalimantan Selatan (110 MW). Delapan proyek pertama direncanakan dibiayai pihak swasta, sedangkan empat lainnya dibiayai PLN. Total dana untuk semua proyek itu US$ 5,9 miliar untuk kurun waktu 2005-2010.