Pemerintah Cina bermaksud menggunakan langkah militer untuk menghadapi Taiwan jika proses reunifikasi menghadapi ganjalan. Untuk mendukung tindakan tersebut, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Militer kepada parlemen (Kongres Rakyat Nasional). Jika disetujui, Cina dapat menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan bila proses reunifikasi gagal. "Menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghentikan pemisahan diri (Taiwan) dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah kita akan menjadi senjata terakhir bila semua usaha reunifikasi secara damai terbukti sia-sia," ujar Wakil Ketua Parlemen Cina Wang Zhaoguo kemarin. Dia berharap draf undang-undang itu akan mendapat persetujuan dari mayoritas anggota parlemen pekan depan. Dia menjelaskan, kebijakan dasar Beijing dalam persoalan Taiwan adalah reunifikasi secara damai dengan prinsip satu negara dua sistem untuk mencapai reunifikasi nasional, dan menjaga kedaulatan serta integritas wilayah Cina. "Kebijakan itu memberi keleluasaan yang tinggi dengan memperhitungkan keadaan Taiwan pada masa lalu dan sekarang," ujar Wang. Dia menegaskan, undang-undang baru itu nantinya akan mengizinkan kekuatan militer Cina berperang bila kekuatan militer Taiwan berusaha dengan berbagai cara melepaskan diri dari negara berpaham komunis itu. Berdasarkan undang-undang itu nantinya, militer Cina diperkenankan terlibat bila tentara Taiwan berusaha memerdekakan diri dan bila proses reunifikasi menemui jalan buntu. Perincian draf undang-undang tersebut pertama kali disampaikan ke parlemen oleh Wakil Ketua Parlemen Wang Zahoguo setelah selama berbulan-bulan dirahasiakan.