Partai Buruh, melalui Presidennya, Said Iqbal, menegaskan penolakan terhadap Tapera, menyatakan kebijakan ini bisa memperberat beban ekonomi buruh dan rakyat. Iqbal bahkan menganggap Tapera rawan korupsi dan memperkeruh kondisi ekonomi buruh dengan memotong upah pekerja. Ketidakpastian terkait manfaat yang diperoleh dari Tapera juga menjadi sorotan, dengan kekhawatiran bahwa program ini tidak menjamin kepemilikan rumah bagi peserta.