Tata Niaga Ala Bppc

Edisi: 01/22 / Tanggal : 1992-03-07 / Halaman : 93 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : Kusumah, Budi

BADAN Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) baru saja berumur 14 bulan.
Tapi, sejak berdiri hingga kini, nama itu sudah menjadi buah bibir di seantero
negeri. Apalagi Tommy Soeharto, yang adalah Ketua Umum BPPC, pernah bilang
bahwa badan yang dipimpinnya sanggup menyerap panen cengkeh petani dalam
jumlah berapa pun. Ketika itu Tommy malah menyebutkan bahwa BPPC sudah siap
dengan modal lebih dari Rp 1 trilyun.

; Entah apa yang terjadi, BPPC akhirnya mengandalkan kredit likuiditas Bank
Indonesia (KLBI), yang jumlahnya tak kurang dari Rp 759 milyar. Mendengar
ini, petani cengkeh bersuka-cita, bahkan sempat berangan-angan. Soalnya,
cengkeh yang selama ini menumpuk di gudang, bisa dijual dengan harga bagus
(harga patokan BPPC Rp 7.000-Rp 8.500 per kg).

; Angan-angan petani itu segera terempas cerai-berai. Dari berbagai daerah
dilaporkan bahwa harga realisasi cengkeh berada di bawah harga patokan.
Harga beli yang dipatok KUD-KUD kepada para petani belum pernah lebih dari
Rp 5.500 sekilo. Segalanya kian runyam karena pembayaran cengkeh yang sudah
disetor ke KUD sangat sering tertunda. Alasan KUD selalu sama: belum menerima
dropping uang dari BPPC.

; Yang lebih buruk ialah, BPPC menolak membeli cengkeh. Alasannya, cengkeh
terlalu muda, terlalu banyak kadar airnya, ataupun masih banyak kotorannya.
Sebegitu jauh, performance BPPC yang demikian -- di samping mutu cengkeh dari
petani yang memang perlu dipertanyakan -- belum pernah dipermasalahkan oleh
unsur-unsur lain dalam Badan Cengkeh Nasional. Juga belum pernah disinggung
oleh Menteri Perdagangan.

; Kalau tiba-tiba Ketua BPPC Tommy Soeharto menyatakan bahwa di Indonesia
terjadi oversupply cengkeh, hal itu tentu mengejutkan. Apalagi di bawah
bayang-bayang kelebihan pasok, ia sekaligus mengusulkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait