DESENTRALISASI ZAMAN KOLONIAL & ZAMAN MERDEKA

Edisi: 34/30 / Tanggal : 2001-10-28 / Halaman : 56 / Rubrik : AK / Penulis : Mbo, iBen , ,

TUJUAN Undang-Undang Desentralisasi Hindia Belanda Tahun 1903 (UUDHB) adalah mengikutsertakan penduduk setempat dalam usaha pemerintahan. Dalam teori desentralisasi kolonial Belanda, tidak ada maksud pelimpahan kewenangan memerintah dari pusat ke daerah. Kata Menteri De Graaff: "Tujuan utamanya adalah memberi suatu derajat partisipasi yang luas kepada penduduk wilayah-wilayah dan kelompok masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan; suatu derajat otonomi dan sertatantra dalam penyelenggaraan pemerintahan, sama seperti yang diberikan kepada rakyat Negeri Belanda dalam UUD 1848."

Begitu pula kata Mr. J. J. Schrieke: "…Yang ingin dicapai… adalah penyerahan bertahap segala urusan… kepentingan lokal kepada pemerintah setempat dengan bekerja sama dengan penduduk...." Semua itu dilakukan karena pandangan bahwa penduduk setempatlah yang benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan.

Dalam memori penjelasan UUDHB 1903, tercantum alasan lain mengapa penduduk setempat diberi kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan: pemerintah tidak siap melayani tuntutan kepentingan antardaerah yang begitu beragam. Bahkan dalam satu daerah pun banyak sekali ungkapan kebutuhan yang saling berbeda. Masyarakat Hindia Belanda sudah lebih kompleks dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Corak dan struktur pemerintahan yang dibuat di masa lalu tak mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Yang dianggap urusan lokal murni adalah, misalnya, pembangunan jaringan jalan dan pengurusan penerangan jalan, penanganan sampah, penyediaan air minum, pelayanan pasar yang higienis. Juga tempat-tempat penjualan daging, ikan, sayuran, buah-buahan, susu, atau pengawasan atas minuman-minuman lain yang cepat rusak di iklim tropis.

Selain itu, yang termasuk kategori porsi lokal adalah urusan air limbah yang dialirkan ke got dan roil, pembangunan perumahan, pengawasan agar harga tanah untuk perumahan tidak menjadi obyek spekulasi, penetapan garis sempadan jalan, perbaikan kampung, dan pemadaman kebakaran. Akhirnya, pemerintah setempat diharapkan melibatkan diri dalam hal-ihwal pendidikan.

Adanya DPRD…

Keywords: -

---

Foto Terkait