Kapling Wilhelmina, Hirohito, Dan Soeharto

Edisi: 34/30 / Tanggal : 2001-10-28 / Halaman : 60 / Rubrik : AK / Penulis : Laksmi , ,

SAAT undang-undang desentralisasi pertama muncul tahun 1903, hanya ada tiga provinsi. Sebenarnya saat itu wilayah Nusantara dibagi dalam delapan gewesten (daerah) oleh pemerintah Hindia Belanda, yang sebelumnya menganut pemerintahan sentralistis murni. Wewenang urus diri diberikan kepada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah lain tanpa otonomi adalah Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Sumatra, Kalimantan, dan De Grote Oost yang terdiri dari Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Nieuw Guinea (Irian).

Undang-undang yang disebut Decentralisatiewet itu direvisi tahun 1922, menjadi Undang-Undang Bestuurshervormingswet (perubahan pemerintahan). Setelah Indonesia merdeka, berturut-turut muncul Undang-Undang No.1/ 1945, UU. No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/ 1965, UU No. 5/1974, dan terakhir UU No. 22/ 1999.

* Kapling Wilhelmina

Karena desakan berbagai pihak, pemerintah kolonial akhirnya menghapus sistem sentralisasi menjadi desentralisasi terbatas pada urusan keuangan. Pelaksananya dinamai locale raad dan boleh mengatur pengeluaran uang, meminjam, memenuhi kebutuhan wilayah, dan membuat peraturan daerah di bawah pengawasan gubernur jenderal. Anggotanya bukan wakil rakyat, melainkan pejabat pemerintah. Provinciale raad atau dewan provinsi diwakili oleh 4 orang Belanda, 4 pejabat pribumi, dan seorang asing. Wilayah provinciale raden adalah ressorten van locale raden atau swapraja lokal (locale zelfbesturen). Inilah cikal bakal daerah otonom saat ini.

Undang-undang pertama ini direvisi sembilan tahun kemudian. Provincie memayungi…

Keywords: -

---

Foto Terkait