Butuh 'good Governance', Dikasih Otonomi

Edisi: 34/30 / Tanggal : 2001-10-28 / Halaman : 66 / Rubrik : AK / Penulis : Makarim, Nono Anwar , ,

KRISIS moneter, kerusuhan Mei 1998, Soeharto jatuh, salah langkah tentang Timor Timur, dan tipisnya dukungan pada Presiden Habibie, telah membuat panik parlemen Soeharto. Kalau pemerintah panik, para pejabatnya dipecat, diganti, dipecat, digusur, seperti pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kalau parlemen panik, yang terjadi adalah balapan bikin undang-undang. Itu terjadi pada masa Habibie, ke-presidenan RI tersingkat.

Parlemen beranggapan bahwa problem Indonesia dapat diatasi dengan mengesahkan undang-undang sebanyak mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak kurang dari 50 rancangan undang-undang disahkan dalam beberapa bulan. Pengesahan UU No. 22/1999 hanya memakan waktu tiga bulan. Salah-benarnya urusan belakang.

* Otonomi "Panik"

Tujuan undang-undang desentralisasi pada 1903 dan 1999 sama saja: daerah perlu kewenangan mengembangkan identitas budayanya. Pusat perlu meringankan beban administrasinya. Daerah paling tahu kebutuhan dan kepentingannya sendiri, karena itu diberi wewenang mengurus diri. Dari situ diharapkan muncul dan berkembang inisiatif lokal.

Kerangka berpikir main pukul-rata, semua daerah di tahun 1903 dan 1999 sama juga. Dulu Nederlandsch Indie dikapling dalam residenties, sekarang Republik Indonesia dikapling dalam 360-an kabupaten.

Antara UU No. 1/1957 dan UU No. 22/1999 ada persamaan. Dua-duanya dianggap undang-undang otonomi yang paling "maju". "Maju" didefinisikan sebagai "pusat menyerah" dan "daerah menang". Dua-duanya merupakan hasil legislasi masa krisis. UU No. 1/1957 dikeluarkan ketika hampir semua daerah luar Jawa memberontak terhadap Jakarta. UU No. 22/1999 dihasilkan oleh suatu parlemen yang panik karena negeri dilanda krisis multidimensional secara bergelombang…

Keywords: -

---

Foto Terkait