Mana Dadamu, Nasionalisme?

Edisi: 24/30 / Tanggal : 2001-08-19 / Halaman : 148 / Rubrik : AK / Penulis : , ,

PEMERINTAH sibuk gali lubang-tutup lubang untuk bayar utang, repot pula dengan kecolongan pelarian modal keluar. Ekonomi kita yang goyah makin limbung oleh tuntutan dunia dan ASEAN untuk meliberalisasi investasi dan perdagangan mulai tahun 2003. Pemerintah kemudian bersikap siaga dan membatasi ekspansi modal asing (PMA) ke sektor kehutanan dan perkebunan, perhubungan, perdagangan, dan penerangan. Pembatasan ini berlaku sejak 16 Agustus 2000.

PMA, meski dibatasi, tetap berperan sebagai pedang bermata dua. PMA membuka lapangan kerja dengan tingkat gaji lebih tinggi daripada standar nasional. Mereka juga menyisakan dana untuk membantu pendidikan SDM lokal, plus biaya penelitian. Tapi kontribusi yang masuk tak seimbang dengan keuntungan yang dibawa keluar—hal lumrah dalam kegiatan bisnis bila dilakukan dalam batas wajar.

Kekhawatiran bahwa Indonesia bakal terkeruk habis ini sudah ada sejak konglomerat kakap Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mulai berdagang di Indonesia pada awal abad ke-17. Pada awal Perang Dunia II, 20 persen kemakmuran Belanda disumbang oleh perekonomian kolonial Indonesia. Sektor pertambangan minyak, timah, batu bara, hasil bumi, dan terutama gula, di Indonesia menjadi sumber utama kesejah-teraan Belanda.

Politik pengurasan hanya berminat pada produk, bukan pada manusianya. Jajahan Belanda termasuk yang terburuk di dunia. Perang Dunia II, politik bumi hangus tahun 1942 dan 1945, membuat pemerintah Hindia Belanda menyatakan diri bangkrut pada 21 April 1947.

Salah satu butir dalam Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947) dan Konferensi Meja Bundar (27 Desember 1949) pada pokoknya mengakui hak kepemilikan usaha asing, terutama Belanda. Pada 1950-an,…

Keywords: -

---

Foto Terkait