Demi Harmoni Sipil-Militer

Edisi: 33/29 / Tanggal : 2000-10-22 / Halaman : 61 / Rubrik : AK / Penulis : Sinjal, Daud , Handayani, Ines ,

TNI diakui terus meredefinisikan perannya. Tinjauan menyeluruh dalam rangka peran baru ini bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Apa saja yang mungkin dirumuskan dalam undang-undang pertahanan? Apa yang bisa dilakukan kalangan sipil dalam proses ini?

Ada inspirasi tentang pengurangan pengaruh militer di Brasil. Ada pelajaran dari "akses-akses" aksi militer di sejumlah daerah Hindia Belanda. Dan "guru" manajemen, Peter Drucker, menegaskan ketakandalan kekuatan militer sebagai alat kebijakan.

Dialog sipil-militer, guna membereskan hubungan mereka yang tak nyaman selama 40 tahun, memang perlu diintensifkan.

***

'Geodemokonsos', Bingkisan Tentara untuk Pemda

Urusan wilayah, penduduk, dan segenap sumber daya akan dikelola pemerintah daerah. Pelatihan militer bagi sipil tetap ditangani tentara.

DWIFUNGSI TNI dicabut. TNI kembali ke peran utamanya sebagai alat pertahanan negara terhadap ancaman dari luar. Tapi doktrin perang TNI masih menganut prinsip teritorial, masih berhubungan langsung dengan rakyat dalam operasionalnya. Masalahnya, TNI (Angkatan Darat) telah salah jalan dengan doktrin itu. Seharusnya TNI bersama rakyat menciptakan "ruang, alat, dan kondisi juang" untuk ketahanan wilayah.

Komando teritorial (kodam, korem, koramil, sampai babinsa) dan aparatnya selama ini-setidaknya semasa 32 tahun Orde Baru-telah menjadi pelaksana lapangan dari dwifungsi TNI untuk ketahanan kekuasaan politik suatu rezim. Pendekatan geografi, demografi, dan kondisi sosial operasi teritorial TNI lebih berat pada security approach-lebih "mewaspadai" (bukannya bekerja sama dengan) rakyat di semua sektor kehidupan.

Doktrin teritorial mulanya dicetuskan oleh Divisi Siliwangi setelah terpukul oleh agresi pertama Belanda (1947). Segera doktrin itu dikembangkan oleh Markas Besar Komando Jawa (MBKD). Konsep tertulisnya yang diterbitkan belakangan menyebutkan bahwa doktrin ini bertujuan mempersiapkan dan memelihara wilayah sebagai "ruang, alat, dan kondisi juang." Itu dilakukan agar wilayah tersebut kuat dan mandiri bagi penyelenggaraan pertahanan dan perlawanan dalam arti yang luas dan berlanjut.

Lalu, TNI-AD selaku penegak kedaulatan negara di darat ditugasi (UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara) mengembangkan potensi wilayah menjadi kekuatan aktual pertahanan di daratan. Konsepnya dinamai geodemokonsos-ini khas akronim gaya tentara. Maksudnya, kegiatan teritorial itu meliputi pengembangan potensi "geografis, demografis, dan kondisi sosial" serta pengembangan sarana dan prasarana…

Keywords: -

---

Foto Terkait