Letjen Agus Widjojo: "Demokratisasi Pertahanan Perlu Konsensus"

Edisi: 33/29 / Tanggal : 2000-10-22 / Halaman : 66 / Rubrik : AK / Penulis : , ,

DARI sisi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, pada masa damai dan perang, bagaimana perbandingan antara standing army serta bala cadangan dan rakyat terlatih?

Saya tidak punya pijakan kuat untuk bicara secara kuantitatif. Saya lebih memilih berbicara proses dan kualitatif. Tapi, jelas semua itu akan tercakup dalam perumusan doktrin, dan akan selalu disesuaikan dalam alur pikir upaya pertahanan keamanan negara. Itu dimulai dari perkiraan perkembangan keadaan, lingkungan strategis di masa depan, ancaman apa saja yang akan dihadapi, persepsi ancaman, sampai tuntutan kemampuan apa saja yang perlu dimiliki-postur kekuatan pertahanan-untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang akan datang.

Semua itu menjadi faktor yang berpengaruh untuk sampai pada berapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efisiensi tertinggi, sehingga akan menampilkan gambaran tentang perbandingan kekuatan bala siap dan kekuatan bala cadangan.

Sampai sekarang belum ada aturan tentang rakyat terlatih, wajib militer, dan bala cadangan. Yang ada baru undang-undang tentang prajurit TNI. Apa pendapat Anda tentang demokratisasi pertahanan dalam kaitan dengan ketiadaan aturan itu?

Kita perlu berhati-hati dengan istilah demokratisasi pertahanan. Demokratisasi pertahanan itu bukan menyangkut banyak-sedikitnya rakyat yang dilibatkan dalam sistem cadangan, tapi bagaimana kebijakan publik yang menyangkut fungsi pertahanan mendapatkan check and balance dan kesepakatan dari rakyat. Sebab, sistem cadangan, sistem milisi, tentara rakyat, volunteer army (militer sukarela/tentara reguler) hanyalah merupakan…

Keywords: -

---

Foto Terkait