WEWENANG KHUSUS ALIAS ALAT INTIMIDASI

Edisi: 44/30 / Tanggal : 2002-01-06 / Halaman : 58 / Rubrik : AK / Penulis : Sinjal, Daud , ,

PRESIDEN mana pun di punggung bumi ini perlu diberi wewenang konstitusional untuk bisa cepat tanggap menghadapi kegawatan yang mengancam keselamatan negara. Kepemimpinan seorang presiden dianggap bisa lebih andal untuk lekas memutuskan dan bertindak ketimbang parlemen yang akan menghabiskan waktu bersilat lidah sebelum mencapai mufakat.

Menurut UUD 1945, presiden menyatakan keadaan bahaya (pasal 12) dan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu (pasal 22). Kalimat berikutnya di pasal 12 berbunyi ”syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Sedangkan penjelasan pasal 22 menyebutkan noodverordeningsrecht (peraturan hukum darurat) perlu dikuasakan kepada presiden ”agar keselamatan negara dapat dijamin dan pemerintah bertindak lekas dan cepat.”

Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya (pasal 12) dan menetapkan aturan darurat tanpa menunggu undang-undang (pasal 22) bisa berkaitan. Perpu tentang Keadaan Bahaya No. 23/1959 (kemudian dikukuhkan menjadi UU) dicetuskan pada saat negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Di Amerika Serikat, wewenang menyatakan keadaan darurat (emergency power) selalu dibarengi pemberlakuan berbagai UU yang membekukan (sementara) Habeas Corpus dan Bill of Rights. Keadilan dan kebebasan warga negara dikekang.

Pasal 11 UUD 1945 menyebutkan presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang. Konstitusi AS menggariskan bahwa Kongreslah yang boleh menyatakan perang. Presiden-presiden Indonesia tidak pernah sekali pun mengeluarkan pernyataan…

Keywords: -

---

Foto Terkait