Partai Politik Indonesia: Solusi atau Problem?

Edisi: 22/29 / Tanggal : 2000-08-06 / Halaman : 45 / Rubrik : AK / Penulis : , ,

Apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan dan mempercepat proses demokratisasi? Banyak pelajaran bisa dipetik dari pengalaman sejumlah negara Asia dan Amerika Latin - termasuk yang perlu dihindari.

***

Partai, Harapan yang Masih Jauh

TENTANG sejumlah masalah pokok bangsa, Aksara mewawancarai tujuh partai politik besar hasil Pemilu 1999: PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Persatuan Pembangunan (PPP), Kebangkitan Bangsa (PKB), Amanat Nasional (PAN), Bulan Bintang (PBB), dan Keadilan (PK). Ringkasan berikut mengingatkan bahwa kita belum bisa memancang harapan tinggi kepada partai.

DEMILITERISASI: Oke, tapi...

Salah satu agenda terpenting reformasi adalah hapusnya peran tentara di seluruh sektor nonmiliter. Ini memang kunci utama memasuki ruang demokrasi. Semua partai pun sepakat mengakhiri campur tangan sosial-politik TNI, yang dibungkus dalam kemasan dwifungsi itu.

Dalam dua tahun terakhir pemimpin TNI berulang kali menyatakan tekad melakukan reposisi dan redefinisi peran TNI (dan sejumlah "re" lainnya). Intinya, atau setidaknya ingin dikesankan, bahwa tentara hanya akan menangani urusan pertahanan (dan keamanan), sesuai dengan fungsi tunggal dan alasan keberadaan mereka di suatu negara normal.

Tapi pecandu rokok yang telah puluhan tahun menikmati kepulan asap tembakau sulit segera menaati perintah dokter agar berhenti merokok. Begitu pula TNI dengan dwifungsinya. "Buntut-buntut kecilnya (dwifungsi TNI) di masyarakat pasti masih ada dan perlu waktu untuk habis," ujar A.M. Fatwa (PAN).

Dan "buntut-buntut" itu bisa jadi besar jika pertikaian, kerawanan keamanan, dan gelora separatisme masih marak di banyak pelosok negeri. Ini, dalam ungkapan Hidayat Nur Wahid (PK), "Seperti sapu tangan yang dilambai-lambaikan kepada TNI untuk kembali mengukuhkan posisinya di mana-mana, dengan alasan stabilitas keamanan negara." Dengan kata lain, segala kegaduhan itu tak kondusif untuk menggiring TNI ke tempat alaminya, barak.

Ketujuh partai ini kompak dalam satu hal: tidak berani menyebut kapan tuntasnya proses penghapusan dwifungsi. Lalu, seperti apa kira-kira program demiliterisasi pasca-2004? Dengarlah dambaan PKB, PAN, dan PBB: moga-moga ada "kompromi politik", sehingga proses demiliterisasi bisa lancar. PK menambahkan, komitmen pemimpin TNI-Polri untuk sungguh-sungguh mereformasi institusi mereka turut menentukan suksesnya proses ini.

Belum lama lalu, di DPR, Zain Badjeber (PPP) berpendapat, TNI mungkin masih harus diakomodasi di MPR. Sebab, "Bila TNI-Polri disisihkan begitu saja dari bidang politik, tampaknya bangsa Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tidak menguntungkan bangsa."…

Keywords: -

---

Foto Terkait