Mohamad Abdulkadir Besar, S.H.: "Bung Karno Mendikte MPRS dalam Pidato Nawaksara"

Edisi: 33/28 / Tanggal : 1999-10-24 / Halaman : 56 / Rubrik : WAW / Penulis : Kurniawan, Rubi , Kleden, Hermien Y. ,

MOHAMAD Abdulkadir Besar bukan nama yang menonjol dalam catatan sejarah. Ia lebih tepat dilukiskan sebagai sosok yang diam-diam berada di balik tabir, lalu dengan setia mencatat detail demi detail peristiwa yang turut menentukan jalan sejarah negeri ini. Abdulkadir menjabat Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam dua masa: Orde Lama dan Orde Baru. Jabatan Sekjen MPRS/MPR (1966-1972) membuat Abdulkadir paham betul akan suasana panas, intrik, rekayasa, serta pertarungan politik di lembaga tertinggi negara tersebut-yang meruncing karena perubahan tatanan politik Indonesia saat itu.

Ia mendampingi Jenderal Nasution-biasa disebut Pak Nas-tatkala Ketua MPRS itu memimpin Sidang Umum MPRS IV. "Ini sidang yang demokratis setelah bertahun-tahun MPRS menjadi ajang penyaluran komando Bung Karno lewat orang-orangnya," tutur Abdulkadir. Ia hadir di gedung MPR Senayan tatkala sang Presiden membacakan Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara. Ia juga teliti membuat catatan tatkala MPRS melakukan sidang istimewa pada Februari-Maret 1967. Dalam sidang inilah lembaga tertinggi negara itu mencabut mandat yang sebelumnya diberikan kepada Bung Karno untuk menjalankan pemerintahan.

Dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah, pada 11 November 1926, Abdulkadir, yang bertitel sarjana hukum, seperti menonton kilas balik sejarah tatkala menyaksikan Presiden Habibie membawakan pidato pertanggungjawabannya di hadapan MPR pekan lalu. "Suasananya demokratis, mirip Sidang Umum MPRS IV," ia bernosltagia. Kakek 13 cucu yang menyebut dirinya sebagai "tentara yang nasionalis" ini kemudian dipindahkan ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, setelah berhenti sebagai Sekjen MPR. Sebelum pindah ke Bandung, ia diinterogasi satu bulan penuh pada 1973 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Keterbitan (Kopkamtib)-ketika itu di bawah pimpinan Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro. Apa musababnya?

Abdulkadir menyusun seluruh perjalanan sejarah MPR dari masa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai MPR pada 1945 hingga akhir masa MPRS. Semua peristiwa itu disusunnya dalam 120-an buku, yang dibakar habis oleh Kopkamtib pada 1972. Rupanya, salah satu dari kumpulan buku itu mengupas kinerja Soeharto-ketika itu menjabat presiden-secara apa adanya. Kasus itu kemudian ditutup begitu saja, tapi karir ayah tujuh anak ini tidak berakhir begitu saja.

Ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Komandan Seskoad (1976-1979) merangkap asisten Menko Polkam Bidang Politik Dalam Negeri (1978-1979). Jabatan terakhir ini terus dipegangnya hingga 1987. Dalam usia senja, pria yang menghabiskan dua bungkus rokok Ardath ini masih energetik. Ia mengajar di Universitas Pancasila, Widyaiswara Lemhannas, serta menjadi dosen luar biasa di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

Belum lama ini, bersama dengan Tim Universitas Pancasila, ia menerbitlan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. Ia mengirimkan 700 eksemplar buku berwarna putih itu ke MPR untuk menemani mereka bersidang. Buku itu dia kirimkan bukan dengan alasan nostalgik. "Ini sumbangan dunia akademik kepada para anggota majelis," ujarnya. Pekan lalu, di kantornya, di lantai 3 Universitas Pancasila, Jakarta, ia memberikan dua kali wawancara kepada wartawan TEMPO Rubi Kurniawan dan Hermien Y. Kleden.

Petikannya:

Ada suasana demokratis dalam pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie di depan lembaga MPR pekan lalu. Apa komentar Anda?

Suasananya demokratis, membawa ingatan kepada masa dulu. Sebab, MPRS pada zaman Pak Nasution juga demokratis. Persidangan MPRS VI-yang meminta pertanggungjawaban presiden-terbuka, hampir seperti sekarang. Waktu itu saya menjadi sekjen dan pemerintah biasa memerintah sekjen. Hal ini kan tidak benar sehingga saya…

Keywords: -

---

Foto Terkait