Mau Bukti Apa?

Edisi: 13/29 / Tanggal : 2000-06-04 / Halaman : 44 / Rubrik : AK / Penulis : , ,

SETIAP pengadilan pidana internasional bersifat ad hoc. Itu sebabnya ia disebut tribunal, bukan court. Setiap kali harus disusun suatu statute, semacam anggaran dasar untuk pengadilan. Selain "anggaran dasar", ada juga "aturan" yang memuat ketentuan beracara, disebut Rules. Dalam aturan itu yang menarik adalah bagian cara menilai kekuatan suatu bukti. Setelah heboh putusan pengadilan kasus Alfred Musema, independensi pengadilan makin mendesak untuk dinilai. Ini tampak paling jelas dalam Rules yang disusun khusus untuk International Criminal Tribunal for Ruanda (ICTR).

Dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk "bukti", yaitu evidence dan proof. Fungsi evidence adalah memperkuat dan membawa argumen ke tujuan proof. Maka, satu atau dua evidence belum tentu cukup untuk membentuk proof. Untuk evidence dan proof, dalam bahasa Indonesia hanya ada satu kata: "bukti". Kurang tepat bila evidence diterjemahkan sebagai "bukti awal". Sebab, pada saat tertentu, satu saja tambahan evidence sudah bisa mengakibatkan perubahan kualitatif dalam upaya pembuktian.

Untuk diterima dalam sidang pengadilan, evidence dalam bentuk apa pun harus tunduk pada tiga syarat. Pertama, "relevan", harus punya kaitan cukup penting dengan kasus yang sedang diadili. Kedua, harus memiliki kadar kekuatan pembuktian yang cukup tinggi (probative value). Ketiga, "dapat diandalkan" (reliability). Relevansi dan kekuatan daya bukti suatu evidence ditentukan oleh reliability-nya. Setelah tiga syarat ini terpenuhi, barulah suatu evidence dapat diterima dalam pengadilan.

* Kuasanya Hakim

Besarnya keadilan biasanya ditentukan oleh besar-kecilnya kekuasaan hakim menafsirkan suatu aturan. Makin besar kekuasaannya, kian kecil keadilan yang bisa diperoleh. Contohnya dalam penentuan kadar kekuatan…

Keywords: -

---

Foto Terkait