Agar Tak Terulang

Edisi: 13/29 / Tanggal : 2000-06-04 / Halaman : 56 / Rubrik : AK / Penulis : Makarim, Nono Anwar , ,

Oleh: Nono Anwar Makarim

BANYAK orang cemas bahwa pengadilan para jenderal yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur tidak akan membawa hasil memuaskan. Almarhum Carlos Santiago Nino, penasihat hukum Presiden Raul Alfonsin dalam penyelenggaraan pengadilan para jenderal di Argentina, berkata bahwa semakin lama jarak waktu antara perbuatan kejahatan dan penggelaran peradilan, makin kecil sukses pengadilan tersebut. Makin panjang proses pengadilan berlangsung, kian redup antusiasme dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat juga banyak ditentukan oleh kesan tak berpihaknya pengadilan. Di Argentina, kesan bahwa pengadilan tidak berpihak tampak dalam kebijakan bahwa bukan hanya para jenderal yang diadili, melainkan juga pihak lawannya, gerilyawan kiri. Laporan penemuan KPP HAM tentang pelanggaran hak asasi di Tim-Tim harus diterbitkan.

* Buenos Aires Bukan Dili

Dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, struktur kasusnya berbeda dengan kasus Argentina. Skalanya berbeda, intensitasnya lain, lokasinya post-facto pun lain. Perbuatan yang dituduhkan tidak dilakukan di dalam yurisdiksi pengadilan dalam negeri yang diakui oleh hukum internasional. Dampak perbedaan ini sangat besar bagi dukungan masyarakat.

Pertama, ada perasaan tidak diperlakukan adil oleh dunia internasional. Skala dan intensitas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur tidak sama dengan skala dan intensitas kejahatan di Bosnia, Kosovo, ladang pembantaian Kamboja, dan di seribu bukit Rwanda. Barangkali itu sebabnya pengadilan internasional tak terlalu didesakkan kepada pemerintah Indonesia. Kedua, ada kesan bahwa masyarakat internasional hanya "berani" kepada negara kecil dan lemah.

Ketiga, di kalangan polity Indonesia, yaitu birokrasi pemerintahan, militer, jaksa, hakim, dan polisi, masih tebal keyakinan bahwa kaum militer diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri. Mereka dianggap alat yang terus-menerus digunakan oleh pemimpin negara. Kalau terjadi kesalahan, yang dituding bukan pemimpin negaranya, melainkan alatnya. Kasus penahanan Augusto Pinochet di Inggris menunjukkan bahwa sekarang bukan zamannya lagi untuk mempertahankan kekebalan hukum kepala negara. Keempat, dukungan terhadap penyelenggaraan pengadilan para jenderal terlalu dikesankan sebagai tuntutan "luar negeri", sebagai ancaman "kalau tidak, akan diadili di pengadilan internasional". Ini tidak membantu upaya memperluas dukungan rakyat. Ia bahkan menimbulkan reaksi negatif di media kita ketika meliput kejadian-kejadian di Tim-Tim pra dan pascajajak pendapat. Laporan penemuan Komnas HAM harus diterbitkan.

Kelima, pengadilan para jenderal tidak bisa menunjukkan kesan tak berpihak. Sebab, pihak lawan para jenderal, yaitu mereka yang menyebabkan korban di kalangan TNI berjatuhan, tidak bisa diadili oleh pengadilan dalam negeri. Para pejuang Fretilin, Falentil, dan para aktivis CNRT bukan lagi warga negara Indonesia. Nunca Mas, buku laporan yang berisi kesaksian tentang…

Keywords: -

---

Foto Terkait