Yusril Ihza Mahendra: "Jika Saya Jaksa Agung, Saya Akan Menyatakan Soeharto sebagai Tersangka"

Edisi: 05/27 / Tanggal : 1998-11-09 / Halaman : 30 / Rubrik : WAW / Penulis : , ,

YUSRIL Ihza Mahendra. Nama yang tiba-tiba saja mencuat pada tanggal 21 Mei 1998, ketika sebuah sejarah besar tertulis dalam politik Indonesia. Berjuta-juta pemirsa televisi memandang dengan takjub bagaimana Soeharto akhirnya, setelah 32 tahun memerintah, berhenti sebagai presiden. Adalah Yusril bersama dengan beberapa staf Sekretariat Negara (Setneg) lainnya yang membicarakan langkah-langkah legalitas yang perlu dilakukan, antara lain menggunakan Pasal 8 UUD 45 sebagai dasar pembacaan surat Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI.

Lahir di Belitung, 5 Februari 1956, ayah empat orang anak ini sebelumnya lebih dikenal sebagai guru besar ilmu hukum tata negara Universitas Indonesia. Tahun 1994 ia mulai bergabung dengan Setneg dengan jabatan Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara, tempat ia mengaku sebagai orang yang bekerja di balik layar. Ia masih bekerja di Setneg dengan alasan belum selesainya UU Kepartaian yang baru. Pekerjaannya di tempat ini, selain mengundang cemas kawan-kawannya, juga mendatangkan cibiran dari lawan politiknya. Namun, Yusril bersikeras bahwa yang apa dilakukan adalah bagian dari perjuangan politik. Apalagi Yusril merasa tak terpengaruh oleh gaya hidup elite politik tempat ia bekerja. Yang pasti, gara-gara bekerja di Setneg, Yusril ikut terseret menjadi salah seorang saksi penting proses pergantian pemimpin nasional. Setelah pasca-21 Mei dan musim partai bersemi tiba, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). "Kalau kemudian saya bekerja di Setneg dan tiba-tiba saya disebut pengikut Soeharto itu bagaimana ceritanya? (Yusril tertawa).

Yusril, yang menyebut dirinya seorang Melayu Islam, mengaku datang dari keluarga melarat. Ketika datang ke Jakarta untuk kuliah, ia sempat tidur di masjid-masjid karena bekalnya yang minim. Meski ia selalu tampil perlente, menurut Yusril karena ia berlagak kaya. Di kantornya di kawasan Monas, Yusril menerima Yusi A. Pareanom dan Edy Budiyarso dari TEMPO. Murid tokoh Masyumi Moh. Natsir ini berbicara panjang lebar tentang partainya dan saat-saat penting proses pergantian presiden. Berikut petikannya.

Apa agenda PBB terbaru?

Kami sedang mendata anggota kami sampai di ranting agar kami memiliki database. Kami ingin agar partai ini sedemokratis mungkin, karena anggaran dasar partai menyebutkan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Kami ingin mengartikulasikan makna kedaulatan itu. Jika partai lain sudah ada yang mengagendakan calon presiden, kami belum. Persoalan calon presiden itu kami serahkan kepada mekanisme internal partai. Kalau suatu partai yang wilayah dan cabangnya belum jelas, tapi sudah mengumumkan calon presidennya, itu bukan partai yang demokratis, tetapi oligarkis.

Apa target Anda?

Pertama, saya ingin negara lebih demokratis, lebih terbuka. Kedua, saya ingin negara ini jangan menindas Islam. Saya merasakan itu selama demokratisasi tak jalan dan keterbukaan tak ada, dan Islam sebagai kekuatan politik ditindas. Karena itulah saya tertarik masuk ke kantor Sekretaris Negara dan saya merasa sedikit banyak bisa membuahkan hasil.

Misalnya saja, saya melontarkan ide bahwa Mahkamah Agung harus bertanggung jawab kepada DPR tujuh tahun lalu, saya juga mengkritik letter of intent yang ditandatangani oleh Soeharto padahal saya ada di Setneg. Ada orang yang mengatakan Yusril itu gila, karena saya bekerja di Setneg tetapi mengkritik Soeharto. Tapi sekarang, setelah saya menjadi Ketua Umum PBB, dengan gampangnya orang menyebut saya orangnya Soeharto. Ini soal permainan politik. Saya tak memegang kewenangan apa pun, saya bekerja di balik layar. Soeharto tak bisa memerintah saya tetapi saya bisa memasukkan ide untuknya (Soeharto).

Ini hanya soal strategi, Bung. Saya ini aktivis mahasiswa, saya dikejar-kejar ketika peristiwa Tanjungpriok. Empat hari sebelum peristiwa Tanjungpriok, saya berceramah di Masjid…

Keywords: -

---

Foto Terkait