Apbd Di Warung Kopi

Edisi: 26/38 / Tanggal : 2009-08-23 / Halaman : 90 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : TIM LAPSUS, ,

KEPALA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak, Sofyan, hanya diam memandang Charis Kaddafi, aktivis Pusat Advokasi Anggaran Rakyat, yang lagi berbicara dengan nada tinggi. Ruang tamu kantor Komisi Transparansi dan Partisipasi Lebak di Kota Rangkasbitung itu panas-senyap.

Hari itu, Rabu pagi tiga pekan lalu, Komisi menggelar coffee morning—bincang serius wakil pemerintah dan anggota masyarakat, ditemani kopi dan jajanan pasar. Yang dibahas rencana pemerintah daerah meminjam Rp 29 miliar guna menutup defisit anggaran berjalan. Pemerintah daerah merasa harus meminjam lantaran target penerimaan dari tambang Galena di Kecamatan Cibeber tak terpenuhi. Karena Menteri Kehutanan menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung, rencana eksploitasi gagal. Sebenarnya, sejak tahun lalu, pemerintah daerah telah diperingatkan agar tidak menjadikan Galena target penerimaan. Tapi pemerintah cuek. ”Nyatanya gagal, kan? Seperti keledai saja,” kata Charis tajam menutup kritiknya.

Pejabat daerah digoblok-goblokkan dalam sebuah forum lesehan sepertinya cuma terjadi di Lebak, Banten. Gara-garanya: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan. Peraturan itu membolehkan warga mengevaluasi kerja pemerintah. Warga juga berhak mendapatkan berbagai informasi publik yang dulu mustahil bisa mereka lihat.

Perda Transparansi boleh dibilang…

Keywords: -

---

Foto Terkait