Menteri Keuangan Agus Martowardojo: Saham Newmont Pertaruhan Martabat Negara

Edisi: 12/41 / Tanggal : 2012-05-27 / Halaman : 126 / Rubrik : WAW / Penulis : Hermien Y. Kleden, Andari Karina Anom, Istiqomatul Hayati

Datang dari latar belakang dunia keuangan, yang ketat dengan tradisi­ kecermatan, Agus Martowardojo me­reflek­sikan semangat itu secara konsisten dalam satu wawancara ”maraton”—berjam-jam—dengan Tempo. Bicaranya hati-hati, setiap kalimat ditimbangnya dengan saksama, dan hampir selalu dilengkapi data. Toh, Menteri Keuangan berusia 56 tahun ini juga punya ”titik lumer”. Ajaklah dia membicarakan kasus yang mengacak-acak sektor keuangan negara. Maka suasana akan beralih lebih ”panas dan meriah”, mirip musik berirama staccato yang mengentak-entak. ”This is a tough statement,” ujarnya saat berbicara tentang divestasi saham Newmont dan batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak.

Posisi Menteri Keuangan sekaligus menjadikan Agus Marto Bendahara Umum Negara. Salah satu aset yang tengah dia perjuangkan untuk menjadi hak negara adalah 7 persen saham Newmont. ”Saya sudah menyampaikan closing statement di Mahkamah Konstitusi pada 8 Mei. Apa pun putusan MK akan kami hormati sepenuhnya,” ujar Agus.

Mengawal kasus Newmont hanya satu mata rantai kecil dari tugas-tugasnya. Agus seolah-olah berkejaran dengan jadwalnya sendiri setiap hari. Selain berkantor di gedung utama Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dia membuka ”cabang” di gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Memang banyak hal memerlukan keputusan dan kehadirannya.

Maka bergeraklah Agus dari rapat kabinet, kementerian, hingga pertemuan menteri keuangan mancanegara di luar negeri. Di tengah jadwal superpadat itu, dia menerima majalah ini untuk dua kali wawancara. Pertama, satu jam sebelum dia terbang ke Manila untuk pertemuan tahunan Asian Development Bank. Kedua, sesaat setelah ia menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi tentang sengketa kewenangan lembaga negara soal PT Newmont Nusa Tenggara.

Menteri Keuangan Terbaik se-Asia-Pasifik 2012 versi majalah The Banker, London, ini menghadirkan dua belas pembantunya—dari level direktur jenderal, inspektur jenderal, hingga direktur—dalam kedua pertemuan itu. Merekalah yang membantu menyiapkan semua data yang diperlukan sang Menteri dalam menjawab pertanyaan wartawan Tempo Hermien Y. Kleden, Andari Karina Anom, Istiqomatul Hayati, Ali Nur Yasin, dan Akbar Kurniawan.

Apa perbedaan mendasar pemahaman Kementerian Keuangan versus DPR dan BPK dalam ihwal pembelian 7 persen saham Newmont oleh pemerintah?

Pemerintah ingin menjalankan haknya melakukan investasi di Newmont sesuai dengan kontrak karya, berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004. Menteri Keuangan punya kewenangan melakukan investasi jangka panjang nonpermanen. Nah, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan menghalangi kami melakukan pembelian ini, dan…

Keywords: -

---

Foto Terkait