Sanksi untuk Televisi Partisan

Edisi: 04/43 / Tanggal : 2014-03-30 / Halaman : 32 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


TINGGINYA angka penggunaan media televisi sebagai corong bagi pemiliknya yang bertarung di pemilihan umum sangat merisaukan. Pada hari pertama kampanye saja sudah terjadi pelanggaran. Padahal ada aturan mengenai tata tertib penayangan. Badan Pengawas Pemilu hendaklah menindaklanjuti laporan yang telah disiarkan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Dewan Pers menyatakan TV One, ANTV, dan Viva News milik Aburizal Bakrie, calon presiden dari Partai Golkar, sangat berpotensi tidak fair sepanjang menghadapi pemilu ini. Demikian juga Metro TV, yang pemiliknya, Surya Paloh, menjabat Ketua Umum Partai NasDem. Masih ada RCTI, MNC TV,…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000