Bekas Tentara di Lingkaran Istana

Edisi: 35/44 / Tanggal : 2015-11-01 / Halaman : 48 / Rubrik : LIPSUS / Penulis : TIM LIPSUS, ,

HAMPIR tiap hari Luhut Binsar Pandjaitan menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Pertemuan itu berlangsung setelah parlemen mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini berinisiatif meredam serangan karena parlemen ingin memangkas sejumlah kewenangan lembaga antirasuah itu.

Adakalanya pertemuan berlangsung di kantor Luhut di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada Jumat dua pekan lalu, keduanya akhirnya bersepakat revisi dilakukan dengan sejumlah syarat. Salah satunya: empat poin yang hendak diubah dalam Undang-Undang KPK mesti mendukung penguatan lembaga antirasuah. Empat poin itu terkait dengan kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan, badan pengawas, mekanisme penyadapan, dan pengaturan penyidik independen. "Semua lembaga, termasuk Vatikan, juga butuh badan pengawas," kata Luhut.

Keesokan harinya, keduanya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Seusai pertemuan, parlemen sepakat menunda revisi. Di sisi pemerintah, Jokowi setuju Undang-Undang KPK diubah di kemudian hari. "Kalau semangatnya memperkuat, kenapa tidak?" ujar Jokowi kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Seorang pejabat mengatakan Luhut sibuk melobi Senayan karena ia menjadi salah satu tulang punggung Jokowi. Peran ini kian jelas setelah posisinya bergeser dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.…

Keywords: -

---

Foto Terkait