Direktur Jenderal Kebudayaan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid : Revolusi Budaya Harus dari Bawah

Edisi: 48/44 / Tanggal : 2016-01-31 / Halaman : 100 / Rubrik : WAW / Penulis : Tito Sianipar, Dian Yuliastuti, Ayu Prima Sandi

Hilmar Farid menolak tegas jika jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru saja diembannya disebut terkait dengan kegiatannya sebagai bagian tim sukses Presiden Joko Widodo. Hilmar menegaskan bahwa dia mengikuti semua proses rekrutmen dan unggul dari pesaing-pesaingnya lewat seleksi ketat. Alumnus Universitas Indonesia ini dilantik sebagai direktur jenderal pada 31 Desember 2015.

Pria 47 tahun tersebut adalah eselon I pertama yang berasal dari luar birokrasi hasil lelang jabatan. Jabatan baru yang membawahkan sekitar 3.600 pegawai itu membuat Hilmar harus menyesuaikan ritme kegiatannya karena ini adalah pengalaman pertamanya sebagai birokrat. Selama ini Hilmar lebih dikenal sebagai sejarawan, yang berkecimpung di dunia akademikus dan lembaga swadaya masyarakat serta gerakan-gerakan prodemokrasi.

Sebagai sejarawan, dia rajin mendorong agar ada pelurusan sejarah terhadap peristiwa 1965. Kini, meski berada di dalam pemerintahan, sikap Hilmar tentang hal tersebut tidak berubah. Namun Hilmar menolak menggunakan otoritasnya sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan untuk mengubah kurikulum pendidikan sejarah terkait dengan tragedi 1965. Sebab, "Itu sama mengerikannya dengan Orde Baru," kata mantan suami I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, aktivis hak asasi manusia, ini.

Selasa dua pekan lalu, Hilmar menerima wartawan Tempo Tito Sianipar, Dian Yuliastuti, Ayu Primasandi, Mitra Tarigan, beserta fotografer Aditia Noviansyah dan videografer Ryan Maulana di ruang kerjanya di kawasan Senayan, Jakarta. Seusai wawancara selama dua jam itu, sejumlah tamu, termasuk tokoh pendidikan Arief Rahman, sudah menunggu untuk bertemu dengannya.

* * *
Apa alasan Anda mengikuti proses seleksi untuk posisi Direktur Jenderal Kebudayaan ini?

Proses seleksi dilakukan sejak Mei 2015. Menteri menggunakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang memungkinkan orang non-PNS menduduki jabatan eselon I. Awalnya saya tidak tahu ada proses seleksi itu. Akhirnya ikut setelah diberi tahu teman. Alasan saya ada dua. Pertama, karena rumah kelembagaannya ada di situ. Karena apa yang dikerjakan selama ini bisa memberikan manfaat lebih luas. Kedua, ini adalah terobosan dari sisi reformasi birokrasi. Selama ini kan karier dari bawah. Untuk seleksi ini, saya tidak berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan atau yang lain. Saya ikuti seleksi administrasi, bikin tulisan, tes tertulis, dan wawancara. Pada Agustus, selesai seluruh proses. Setelah itu kosong sampai akhirnya diumumkan.

Ada suara-suara Anda dipilih karena dulu aktif di Sekretariat Nasional Jokowi. Apa jawaban Anda?

Apa yang perlu dijawab, ha-ha-ha.... Kembalikan saja kritik itu ke panitia seleksi. Bukan saya yang menentukan. Saya mengikuti semua proses seperti yang lain. Proses seleksinya terbuka, transparan, dan diperiksa. Ada juga proses akhir di tim penilai akhir. Kalau hasilnya keputusan presiden seperti itu, ya, jangan tanya saya. Semestinya tanya presiden, ha-ha-ha.... Tapi, buat saya begini, birokrasi ini menjalankan program yang ditawarkan presiden dalam pemilu. Setelah berhasil menang dalam pemilu, itu jadi mandat rakyat untuk dilaksanakan. Sangat masuk akal jika birokrasi perlu memahami dengan baik apa programnya. Jadi, kalau dibilang saya dekat dengan Jokowi, ya, sah. Salahnya di mana? Justru aneh jika (Jokowi) memilih yang bertentangan dengan program Presiden.

Sebagai eselon satu non-PNS, siapkah Anda dengan kemungkinan resistansi dari dalam?

Sejauh ini, dari sisi personal, saya tidak melihat ada resistansi. Dalam 15 tahun terakhir, birokrasi sendiri mengalami perubahan. Cukup banyak orang yang pada 1998 ikut demo sekarang jadi birokrat dan jadi PNS.…

Keywords: -

---

Foto Terkait