Komisaris Jenderal Suhardi Alius: Radikalisasi Berkembang di Ekstrakurikuler

Edisi: 24/45 / Tanggal : 2016-08-14 / Halaman : 100 / Rubrik : WAW / Penulis : TIM, ,

Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 20 Juli lalu. Suhardi menggantikan Tito Karnavian, yang menjadi Kepala Kepolisian RI.

Tak lama setelah dilantik, Suhardi terbang ke Poso, Sulawesi Tengah, untuk melihat jenazah Santoso. Buron tersangka teroris itu ditembak satuan tugas Tinombala—gabungan polisi dan tentara—di wilayah pegunungan Desa Tambarana, Pesisir Utara, Poso.

Karier Suhardi "hidup" kembali setelah ia terlempar dari jajaran elite kepolisian, satu setengah tahun lalu. Di tengah konflik Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mencuat setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dijadikan tersangka gratifikasi, Suhardi dicopot dari kursi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada Januari 2015. Ia dituduh terlalu dekat dengan komisi antikorupsi.

Suhardi digeser ke Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. "Seorang wartawan mengatakan saya terlempar ke Lemhannas. Saya jawab: Lemhannas itu tempat terhormat. Itu tempat mendidik calon pemimpin nasional," ujar Suhardi dalam wawancara di kantor Tempo, Rabu malam pekan lalu.

Di posisi barunya, Suhardi mengatakan lembaganya harus bekerja keras mengantisipasi segala bentuk aksi terorisme. Termasuk terorisme gaya baru dengan modus menabrakkan mobil ke kerumunan orang seperti di Nice, Prancis, 14 Juli lalu.

Dalam perbincangan sekitar dua jam, mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu menjelaskan berbagai hal, dari peran BNPT ke depan, antisipasi terorisme gaya baru, hingga hubungannya dengan sejumlah petinggi Polri, termasuk Budi Gunawan.

Setelah Santoso tewas, apa ancaman terorisme sekarang?

Pengaruh Santoso masih ada. Buktinya, masih ada tuh pengikutnya.

Berapa anggota kelompok Santoso yang masih bertahan?

Delapan belas orang, dan itu berarti ada 18 komunitas yang harus didekati. Yang keluarganya masih ada, harus dijaga komunikasinya.

Benarkah kantong-kantong teroris tak berubah dari dulu—seperti beberapa daerah di Jawa Barat?

Itu yang harus diwaspadai. Saya bilang harus dipertajam, kan ada pesantren yang belum terpantau. Faktanya, ada guru yang tak mengizinkan hormat bendera atau larangan menyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi tidak mungkin saya yang masuk, karena mereka akan apriori. Lalu saya minta bantuan PBNU dan Muhammadiyah. Ini bukan pekerjaan ringan. Ini tanggung jawab sosial seluruh masyarakat.

Jadi lebih ke pencegahan?

Ya, dalam konteks menyelamatkan anak bangsa yang kemungkinan terpapar oleh radikalisme. Deradikalisasi untuk orang yang sudah kena, bukan cuma narapidana, keluarganya juga.

Saya bilang ke Pak Presiden: kalau ada seratus teroris, ada…

Keywords: -

---

Foto Terkait