Yudi Latif, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila: Jangan Tunggu Sampai Indonesia Kocar-kacir

Edisi: 23/46 / Tanggal : 2017-08-06 / Halaman : 116 / Rubrik : WAW / Penulis : Raymundus Rikang , Reza Maulana, Hermien Y. Kleden

MISI itu digerakkan dari satu ruang kerja mirip "posko darurat" di lantai dua gedung Sekretariat Negara di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Di sinilah Yudi Latif, 53 tahun, bersempit-sempit bersama 24 anggota Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Penanda lembaga setingkat kementerian ini hanyalah selembar kertas putih yang ditempel di pintu kaca. "Jika ada demonstrasi di Istana Negara, kami terpaksa mengungsi karena ruangan itu dipakai untuk menerima pedemo," ujar Yudi seraya terbahak.

Presiden Joko Widodo membentuk lembaga ini pada 7 Juni 2017 dan meminta Unit Kerja merumuskan kebijakan pembinaan Pancasila. Dalam jangka panjang, program-program pembinaan diharapkan mampu mengembalikan kewibawaan dasar negara yang digerogoti--bahkan diolok-olok--oleh kelompok-kelompok berideologi radikal.

Sejumlah tokoh nasional, antara lain Megawati Soekarnoputri, Ahmad Syafii Maarif, Ma'ruf Amin, dan Mahfud Md., duduk di Dewan Pengarah. Memimpin Dewan Pelaksana, Yudi mengatakan UKP-PIP adalah simbol kedaruratan. Ada situasi yang membuat kita perlu meneguhkan kembali keyakinan pada Pancasila--fundamen yang niscaya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Datang dari latar belakang akademis dan lembaga swadaya masyarakat, Yudi menyatakan Pancasila sejatinya bukan hal baru. Dia telah menulis dua buku dengan topik ini. Tugas terbarunya membuat dia kerap berhadapan dengan rendahnya minat dan pengetahuan masyarakat tentang Pancasila, terutama di kalangan generasi milenial. Penyebaran paham radikal di berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah dan kampus, memperburuk fenomena ini. "Di saat krisis barulah kita sadar punya bintang penuntun bernama Pancasila," katanya kepada Tempo.

Selasa pekan lalu, Yudi Latif menerima wartawan Tempo Raymundus Rikang, Reza Maulana, dan Hermien Y. Kleden untuk sebuah wawancara khusus.

l l l

Apa urgensi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila?

Negara sedang gamang menghadapi manuver kelompok fanatik yang anti-pluralisme, bahkan cenderung konservatif dan radikal.

Tepatnya gamang bagaimana?

Nilai-nilai publik seakan-akan lenyap sejak Reformasi 1998 karena Pancasila praktis tak lagi menjadi bahan ajar pokok di sekolah. Sosialisasi ada, tapi caranya amat sporadis, tak sistematis, tumpang-tindih. Kelompok fanatis langsung mengisi celah itu lewat penyebaran paham radikal.

Apa yang penting kita waspadai?

Masuknya paham radikal menandakan kita telah abai membangun infrastruktur nilai di dalam masyarakat karena terlalu berfokus membangun infrastruktur fisik. Pembangunan masif bisa saja ambruk dalam semalam jika kita tak memperhatikan fondasi nilai-nilai Pancasila.

Kapan ide pembentukan lembaga…

Keywords: -

---

Foto Terkait