Main Tabrak Aturan Reklamasi

Edisi: 29/46 / Tanggal : 2017-09-17 / Halaman : 27 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


KOMITMEN pemerintah terhadap lingkungan hidup dalam perkara reklamasi Teluk Jakarta layak dipertanyakan. Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut moratorium reklamasi Pulau C dan D menunjukkan keberpihakan mereka pada pengembang ketimbang pada orang ramai.

Syahdan, Mei 2016, Kementerian Lingkungan Hidup menyetop reklamasi. Ini merupakan kelanjutan dari penanganan korupsi yang melibatkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro land, Ariesman Widjaja, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohammad Sanusi. Keduanya dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Reklamasi. Agung Podomoro merupakan pengembang pulau buatan tersebut. Kementerian Lingkungan juga menemukan pengembang telah mendirikan bangunan di pulau urukan meski izin belum diterbitkan.…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000