Antara Hak Adat, Barat, Dan Uupa

Edisi: 05/19 / Tanggal : 1989-04-01 / Halaman : 81 / Rubrik : KRI / Penulis :

BERBAGAI kasus tanah semakin meresahkan masyarakat. Mulai dari kasus manipulasi adminitratif, kejahatan fisik seperti penipuan atau penyerobotan, sampai mencuatnya istilah "mafia" tanah. Di antara faktor penyebabnya, mungkin, adalah ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan status kepemilikan tanah. Padahal, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 sudah mengatur aneka ragam hak-hak tanah.

Hak milik atas tanah, yang hanya boleh dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia (WNI), misalnya. "Selain hak yang terkuat dan terpenuh, hak ini bersifat turun-temurun," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Soni Harsono.

Hak milik, menurut seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris pada 10 bank swasta dan nasional. Nyonya S.P. Henny Shidki, berasal dari tanah adat dan konversi atas tanah-tanah yang dulunya beralasan hak barat (eigendom). Yang dimaksud tanah hak barat ialah tanah bekas milik orang asing, dalam hal ini Belanda dan timur asing seperti Cina dan Arab. Bentuknya macam-macam: perkebunan, tanah dengan bangunnnya, atau tanah kosong saja.

Hak-hak lainnya, yang statusnya sama dengan hak milik, adalah tanah girik dan tanah verponding (tanah adat yang diakui…

Keywords: -

---

Foto Terkait