DIBINA DEPARTEMEN KEHAKIMAN?

Edisi: 17/15 / Tanggal : 1985-06-22 / Halaman : 07 / Rubrik : KOM / Penulis :

MENTERI Kehakiman, Ismail Saleh, S.H., pernah menyatakan, ia tidak sependapat dengan Komisi III DPR yang menyarankan agar pembinaan karier hakim ditangani Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, menurut Ismail Saleh, jelas dinyatakan bahwa pengelolaan organisasi, administrasi dan finansiil, serta pembinaan hakim dan panitera (mutasi, pengangkatan, dan lain-lain) menjadi tanggung jawab Departemen Kehakiman.

Pernyataan Menteri Ismail Saleh itu, menurut saya, tidak tepat karena Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak pernah mengatur wewenang Departemen…

Keywords: -

Rp. 15.000