Wilopo & Pohan Di Tengah Kekacauan

Edisi: 06/07 / Tanggal : 1977-04-09 / Halaman : 26 / Rubrik : TK / Penulis :

KANTORNYA di samping Istana Merdeka, jalan Merdeka Utara 17. Sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung kamarnya di lantai dua, naik turun taAgga sejumlah lebih dari 20 trap.

Sudah berusia 68 tahun dan rambut sudah memutih semua. Tapi Wilopo hadir tiap hari sejak jam 9 sampai jam 14. Meski anggota-anggota DPA sendiri (seluruhnya 22 orang) tidak selalu ngantor setiap hari. Bahkan tak jarang anggota Badan Pekerja ada yang cukup datang setiap Kamis - waktu tetap rapat Badan pekerja. Kecuali kalau kemudian masalahnya tak selesai dibicarakan sehari itu.

Meski untuk jabatan itu merasa sudah kecapean, sesungguhnyalah ia masih segar-bugar. Soalnya: setiap pagi ia rajin aerobics sekitar rumahnya, jalan Sriwijaya 20 Kebayoran Baru. Sehabis sembahyang subuh, ia jalan kaki dari jalan Sriwijaya belok ke jalan Mataram, masuk jalan Pattimura lantas pulang.

Tanya: Bapak diangkat jadi ketua DPA tahun 1968. Jadi sudah dua kali masa jabatan. Sekarang hampir 10 tahun. Bagaimana kesan Bapak?

Jawab: Puas dan tidak puas. Puas, karena setelah kurang tenaga duduk dalam jabatan eksekutif, saya toh masih punya kesempatan mengikuti bagaimana kita membangun negara dan membina bangsa: memberi nasihat kepada eksekutif -- diminta atau tidak diminta. Tidak puas, karena tugas dan komposisi DPA saya anggap masih kurang. Pada akhir masa jabatan tahun depan, saya akan menyampaikan memorandum kepada kepala negara tentang bagaimana sebaiknya tugas DPA dan bagaimana komposlsmya. Tunggu saja nanti. Itu tak bisa saya ceritakan sekarang, lebih-lebih kepada saudara, karena jelas harus disampaikan kepada kepala negara lebihdulu .

Kulit Pisang

Kedudukan DPA sekarang sebenarnya jauh lebih jelas ketimbang DPA di masa revolusi, pada tahun-tahun pertama Rl berdiri. Juga DPA di zaman demokrasi terpimpin. Di masa revolusi rnenurut Wilopo, "kedudukan DPA samar-samar". Sebab Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, waktu itu cukup kuat. Tapi pada zaman demokrasi terpimpin, DPA (yang ketika itu disebut Dewan Nasional) malah bekerja kelewat jauh, sampai-sampai ikut menentukan hal-hal, yang sebenarnya lebih merupakan pelaksanaan satu sikap politik. Misalnya turut merumuskan apa yang disebut komando-komando rakyat seperti Dwikora untuk mengganyang Malaysia. Sekarang kedudukan DPA lebih jelas, meski UUD '45 sendiri hanya menyebutnya dalam satu pasal saja.

(Tahun lima puluhan DPA tidak dikenal dalam ketatanegaraan, karena UUDS 1950 menggariskansistim pemerintahan dengan kabinet parlementer. DPA hanya ada dalam rangkaian kabinet presidentil).

Sejak 1968, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan DPA pimpinan Wilopo kepada pemerintah. Antara lain mengenai pemberantasan korupsi, soal Pertamina, politik luar-negeri sesudah masalah Vietnam. Juga mengenai Timor Timur. Rekomendasi-rekomendasi itu diputuskan oleh sidang pleno DPA yag acaranya disiapkan sebelumnya oleh Badan Pekerja.

T: Seberapa jauh satan-saran DPA mendapat perhatian pemerintah?

J: Soalnya bukan seberapa jauh saran DPA diperhatikan. Tapi yang jelas, banyak hal yang dilaksanakan pemerintah ternyata sama dengan usul yang kami sampaikan. Contohnya, ya mengenai hal-hal yang disebut dalam rekomendasi-rekomendasi tadi.

T: Tentang komersialisasi jabatan. Samakah itu dengan korupsi atau bagaimana?

J: Itu salah satu corak korupsi. Betapapun meman harus dikikis. Saya gembira, pemerintah sepenuhnya sadar. Menurut Wilopo, untuk melaksanakan pembangunan diperlukan pemerintahan yang kuat. Dan parlemen yang kuat pula, hingga keseimbangan tercapai. "Karena itu saya berharap: dengan pemilu, keseimbangan ini bisa dicapai", ucapnya.

T: Jadi parlemen kita sekarang ini tidak kuat?

J: Ya. Misalnya terlambat memberi peringatan kepada pemerintah soal Pertamina.

Yang dimaksud dengan parlemen kuat, menurut Wilopo, tidaklah harus berarti bisa dengan…

Keywords: Wawancara, Wilopo, DPA, PNI, Masyumi, Tanjung Morawa, Ali Sastroamidjojo, Mohammad Roem, KH Mohammad Dahlan, Technsche Hoe School, 

---

Foto Terkait