Keamanan dan Demokrasi

Edisi: 35/33 / Tanggal : 2004-10-31 / Halaman : 116 / Rubrik : ADV / Penulis : Nababan, Asmara , ,

Asmara Nababan *)
*) Direktur Eksekutif Demos/Center for Democracy and Human Rights Studies

SEKTOR keamanan selama ini menjadi domain yang dimonopoli militer. Banyak ulasan sudah menjelaskan bahwa reformasi sektor keamanan akan identik dengan proyek demiliterisasi. Demiliterisasi menjadi syarat bagi demokratisasi, begitulah argumen para aktivis prodemokrasi. Tetapi demiliterisasi akan menyebabkan rapuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demikian sanggahan dari kalangan militer. Apakah demokrasi dan NKRI berada dalam dikotomi?

Mari kita lihat temuan kami berikut ini. Tabel di bawah memperlihatkan adanya suatu gejala bahwa "keindonesiaan" yang dipahami oleh warganegara di kalangan orang ramai tidaklah seperti yang dibayangkan dalam wacana NKRI-nya Tentara Nasional Indonesia.

Dalam definisi NKRI versi tentara, keindonesiaan dianggap sebagai sesuatu yang sudah jadi, sudah final, dan karena itu harus dipertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Dalam pemahaman orang ramai, keindonesiaan adalah sesuatu yang bisa rapuh, dan bisa bubar, sebuah proses yang mempunyai pasang surut.

Responden dalam survei kami melihat bahwa masyarakat di sekitar mereka menjadikan identifikasi "Indonesia" pada peringkat jawaban pertama. Pilihan untuk menjadikan identifikasi…

Keywords: -

---

Foto Terkait