Muladi: Lemhannas Bukan Tempat Mereka Yang Terbuang

Edisi: 29/34 / Tanggal : 2005-09-18 / Halaman : 48 / Rubrik : WAW / Penulis : Kuswardono, Arif , Agustina, Widiarsi , Hanibal W.Y.W

AKHIR Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Muladi sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas). Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar itu diminta menggantikan Ermaya Suradinata yang sudah hampir lima tahun memimpin lembaga itu.

Pergantian ini sebenarnya sudah diduga banyak orang. Sudah lama Muladi disiapkan SBY untuk memimpin lembaga itu. Dibentuk Presiden Soekarno pada 1964, lembaga ini diharapkan bisa menjadi think tank bagi presiden. Salah satu karya penting lembaga ini adalah Wawasan Nusantara, konsep geopolitik Indonesia sebagai negara kesatuan. Setahun sejak pendiriannya pula, lembaga ini membuka kursus reguler angkatan I.

Sayangnya, belakangan ini, kedua fungsi lembaga itu tak berjalan baik. Selain kajian yang tak lagi bertaji dan kalah oleh lembaga-lembaga lain, juga kualitas para lulusannya merosot. Sebagai alumnus lembaga itu, Muladi melihat tak ada yang berubah dari kurikulum maupun metode pengajaran sejak ia lulus kursus reguler pada 1993 hingga sekarang ini.

Yang jelas, kepada Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, ini, SBY menitipkan pesan perubahan di tubuh lembaga ini. Presiden memimpikan lembaga ini kelak seperti lembaga sejenis di negara lain yang menjadi dapur pemikiran pemerintah. Salah satunya seperti Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) milik pemerintah Singapura.

Lembaga yang dibentuk pada Juli 1996 oleh pemerintah Singapura itu dinilai banyak menghasilkan kajian strategis dan pertahanan yang bermutu. Selain bertugas meriset isu keamanan, internasional, dan strategis, IDSS juga mengadakan pendidikan di bidang kajian strategis, hubungan internasional, dan politik ekonomi internasional. Kiprah terbarunya, mendorong kerja sama dengan lembaga sejenis di tingkat regional dan internasional.

Presiden memberi waktu tiga sampai enam bulan bagi Muladi untuk melakukan perubahan awal. Mantan Menteri Kehakiman dan Sekretaris Negara di era Presiden B.J. Habibie ini juga diminta melakukan studi banding ke lembaga serupa di Singapura, Amerika Serikat, dan Eropa.

Dua hari setelah pelantikannya sebagai Gubernur Lemhannas, Kamis 1 September, Muladi menerima wartawan Tempo Arif Kuswardono, Widiarsi Agustina, Hanibal W.Y.W., dan fotografer Bernard Chaniago di kantornya, Gedung Lemhannas, Jakarta. Selama tiga jam, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu memaparkan konsep dan rencana perombakan lembaga itu. Berikut petikannya.

Bagaimana ceritanya Anda bisa ditunjuk menjadi Gubernur Lemhannas?

Beberapa waktu lalu, ketika saya dalam perjalanan pulang dari kantor Partai Golkar, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menelepon saya. Ternyata, Presiden SBY ingin berbicara. Beliau meminta saya menjadi Gubernur Lemhannas. Pesannya, ”Mas Muladi, tolong lembaga ini ditingkatkan perannya seperti Institute of Defence and Strategic Studies. Jadikan lembaga ini lebih efisien, efektif, inward-outward looking, dan berstandar internasional.” Pokoknya, intinya, lembaga itu tak hanya menjadi lembaga kajian strategis, think tank bagi presiden, sekaligus menjadi lembaga pendidikan.

Sebenarnya, yang…

Keywords: -

---

Foto Terkait