M. Jusuf Kalla: Reshuffle Kabinet Baru Wacana

Edisi: 13/34 / Tanggal : 2005-05-29 / Halaman : 46 / Rubrik : WAW / Penulis : Manggut, Wenseslaus

DALAM dua pekan terakhir merebak simpang-siur isu perihal reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang membantah isu itu dengan catatan ”paling tidak untuk pekan ini”, malah menambah ramai spekulasi. Sudah ada partai yang berbicara terbuka.

Petinggi Golkar, partai yang dipimpin oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, pun menuntut tambahan jatah menteri. ”Wajar saja kader Golkar meminta tambahan jatah menteri,” kata Ketua Golkar Bidang Pekerjaan Umum, Burhanuddin Napitupulu. Tuntutan ini semula diserukan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Entah kebetulan atau tidak, isu reshuffle kabinet berbarengan dengan hiruk-pikuk pergantian sejumlah petinggi departemen dan badan usaha milik negara (BUMN). Itu sebabnya orang menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang menata kembali pembagian kue kekuasaan di negeri ini. Betulkah? ”Pergantian menteri itu baru wacana,” kata Jusuf Kalla kepada Wenseslaus Manggut dari Tempo. Wawancara dilangsungkan di dalam pesawat kepresidenan dalam perjalanan pulang dari Bali, Jumat pekan lalu.

Partai Golkar cukup kencang mendesak reshuffle kabinet. Apa alasannya?

Pada saat pelantikan kabinet, ada suatu perjanjian tertulis di antara semua menteri dan Presiden, bahwa menteri-menteri akan dievaluasi setelah satu tahun. Jadi, kalaupun ada perubahan di tengah jalan, seperti pergantian, paling cepat satu tahun.

Mengapa satu tahun?

Karena waktu satu tahun itu dianggap cukup bagi para menteri untuk membuktikan kemampuannya. Tapi, kalau ada yang melakukan kesalahan yang sangat fatal dan harus diganti, itu adalah hak prerogatif Presiden. Sejauh ini belum ada yang masuk kategori fatal. Semuanya masih berjalan baik. Tapi tetap akan ada evaluasi setelah satu tahun nanti.

Usul reshuffle itu semula datang dari Angkatan Muda Partai Golkar, setelah mereka bertemu Anda pada 4 Mei lalu. Orang menduga usul itu atas dorongan Anda.

Oh, tidak. Itu kan wacana yang dikembangkan oleh generasi muda Golkar. Saya kira, sebagai sebuah wacana, boleh-boleh saja. Tetapi harus diingat, soal kabinet tetap merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam pertemuan dengan AMPG itu, soal kabinet sama sekali tidak dibicarakan.

Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Golkar, dan beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar mendesak reshuffle kabinet. Mereka ini kan orang-orang dekat Anda?

Mereka ngomong begitu karena ditanya wartawan saja.

Tapi orang dengan mudah menduga mereka bersuara karena disuruh oleh…

Keywords: -

---

Foto Terkait