100 HARI KABINET YUDHOYONO: TSUNAMI YANG MENYINGKAP KEDOK

Edisi: 49/33 / Tanggal : 2005-02-06 / Halaman : 127 / Rubrik : ADV / Penulis : , ,

BENCANA Aceh bukanlah sandungan bagi keberhasilan program seratus hari pemerintahan baru, melainkan memberi batu uji yang baik bagaimana pemerintahan ini menunjukkan kapasitas dan kredibilitasnya. Dikatakan sebagai batu uji, karena pemerintahan Yudhoyono tampil dengan visi dan misi utamanya untuk "Membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera." Sedangkan bencana ini secara jelas terkait langsung dengan aspek-aspek pemulihan keamanan (jasmani dan rohani), keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ketika kata 'perubahan' diluncurkan oleh Yudhoyono di masa kampanye, ia seperti meteor yang menerangi langit-langit harapan. Mengapa kata ini menjadi magma? Bukankah dalam enam tahun terakhir rejim pemerintahan silih berganti, konstitusi dan perundangan-perundangan diperbaharui, partai-partai politik bersitumbuh, militer tak lagi hegemonik, pemerintahan daerah mulai bertaring. 'Perubahan' apalagi yang diimpikan jutaan massa mayoritas diam?

Di sini terlihat adanya kesenjangan prioritas harapan antara elit politik dan massa di akar rumput. Bagi elit politik, prioritas perubahan adalah perubahan pada prosedur dan institusi politik yang menjamin kelancaran sirkulasi kepemimpinan dan mobilitas vertikal. Adapun bagi kalangan rakyat kebanyakan, yang setiap hari berjejalan di bis kota dan kereta, terbelam dalam lumpur pertanian, antri di pasaran kerja dan diledek oleh harga-harga yang melambung, serta dicekam oleh kerawanan keamanan yang memburuk, perubahan yang perlu disegerakan adalah pemerintahannya ke dalam tiga bagian utama: pertama, pembangunan pertahanan, keamanan, politik dan harmoni sosial; kedua, pembangunan keadilan, hukum, HAM dan demokrasi; ketiga, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Dengan memfokuskan perhatian pada persoalan Aceh, kita bisa memeriksa indikator-indikator kinerja pemerintahan dalam ketiga aspek tersebut, sebagai tolak-ukur untuk menilai realisasi janji perubahan pemerintahan baru dalam skala yang lebih luas.

Sejumlah pertanyaan bisa diajukan: pertama, bagaimana responsi pemerintahan terhadap bencana serta program-program rekonstruksi yang dicanangkannya -- dalam rangka pemulihan keamanan lahir-batin, hak-hak azasi manusia, keadilan dan harmoni sosial; kedua bagaimana politik keamanan dijalankan sebagai ikhtiar merajut rekonsiliasi serta mempertahankan ketahanan nasional di tengah-tengah penderitaan sosial dan kehadiran "koloni-koloni" asing; ketiga, bagaimana pembangunan sosial-ekonomi dijalankan di tengah-tengah kehancuran infrastruktur, kepapaan masyarakat, ancaman korupsi, defisit anggaran serta adanya tawaran moratorium utang.

Keberhasilan pemerintah memberikan respon yang andal terhadap bencana ini maupun langkah-langkah awal lainnya dalam merealisasikan janji-janji perubahan, bisa menjadi modal positif bagi reputasinya di masa depan. Sebaliknya, kegagalan untuk memberikan respon secara efektif, bisa menurunkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait