Ketidakadilan Undang-undang Minerba

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-05-23 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :

DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah nyata-nyata lebih berpihak pada korporasi ketimbang pada rakyatnya sendiri. Ketika perhatian publik tercurah pada urusan Covid-19, DPR dan pemerintah justru mengesahkan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sarat masalah, terutama menyangkut kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
Dengan mengesahkan rancangan undang-undang yang ditolak publik pada akhir pemerintahan yang lalu, DPR dan pemerintah seperti menggelar karpet merah bagi korporasi untuk menguasai lahan lebih luas dan lebih lama. Penambangan di area sungai diperluas dari 25 hektare menjadi 100 hektare. Perusahaan pun dapat mengajukan area penunjang pertambangan di luar…

Keywords: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | ESDM, Sumber Daya Mineral, Pertambangan, Mahkamah Konstitusi, 

---

Foto Terkait