INI DILEMA YANG LUAR BIASA

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-07-18 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

PERTUMBUHAN ekonomi nasional terus tergerus akibat pandemi Covid-19. Pemerintah memperkirakan ekonomi pada kuartal kedua merosot drastis hingga minus 4,3 persen akibat berhentinya sebagian besar aktivitas masyarakat dalam tiga bulan terakhir. “Penurunan ini terutama dikontribusikan oleh konsumsi yang turun cukup tajam,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 57 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 17 Juli lalu.
Dengan investasi yang juga terus menurun, Sri Mulyani mengatakan perekonomian masih akan tertekan hingga beberapa bulan mendatang. Apalagi DKI Jakarta dan Jawa Timur, dua provinsi yang menyumbangkan lebih dari 30 persen dari produk domestik bruto (PDB), masih berjibaku mengendalikan penyebaran virus corona. Karena itu, pemerintah kini berfokus membelanjakan anggaran untuk memulihkan kembali demand masyarakat.
Sejak pagebluk melanda Tanah Air pada Maret lalu, pemerintah mengeluarkan sederet kebijakan penyelamatan ekonomi yang tak jarang menuai kontroversi, dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang penanganan Covid-19 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi hingga belanja anggaran perjalanan dinas senilai Rp 4,1 triliun. Pemberian stimulus yang memicu defisit anggaran hingga lebih dari Rp 1.000 triliun juga memantik kritik publik. “Membikin policy pasti ada risikonya,” ucap Sri Mulyani.
Melalui konferensi video dari kantornya, Sri Mulyani berbincang dengan wartawan Tempo, Wahyu Dhyatmika, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, Khairul Anam, dan Ghoida Rahmah. Selama sekitar satu jam, Direktur Pelaksana Bank Dunia 2010-2016 ini menceritakan strategi pemerintah menghadapi pandemi, pentingnya kegiatan ekonomi kembali bergerak, hingga ancaman resesi.

Seberapa terpuruk kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19?
Covid sudah menjangkiti lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia. Di Indonesia sekarang sudah mencapai di atas 80 ribu kasus positif dengan angka kematian 3.797 jiwa. Dengan episentrum pertama wabah di Jakarta, kami langsung tahu Covid tidak hanya menjadi masalah kesehatan. Jakarta merupakan daerah yang berkontribusi sangat besar terhadap ekonomi, yaitu 18 persen dari PDB. Jawa Timur, yang sekarang menjadi episentrum kedua, menyumbang 14,9 persen. Total dua itu saja sudah lebih dari 30 persen. Kalau kita tambah dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, dampak Covid pasti mempengaruhi perekonomian sangat besar. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berimbas pada kegiatan sosial-ekonomi. Dampaknya cukup besar, terutama di sektor transportasi yang kemudian langsung berhenti. Inilah mengapa terjadi kemerosotan ekonomi di kuartal pertama dari biasanya di atas 5 persen menjadi hanya 2,97 persen. Dengan penerapan PSBB di berbagai daerah selama lebih dari tiga bulan, pengaruhnya bukan lagi hanya pada sektor transportasi, tapi juga perdagangan, manufaktur, dan sektor jasa konstruksi. Kami melihat penurunan ekonomi di kuartal kedua diperkirakan minus 4,3 persen, terutama dikontribusikan oleh konsumsi yang turun cukup tajam.
Pertumbuhan ekonomi terpukul ketika sektor konsumsi tak berjalan?
Sisi konsumsi merupakan salah satu kontributor yang besar dalam PDB, yaitu 56,6 persen. Konsumsi terutama yang nonmakanan, seperti transportasi, pakaian, perumahan, restoran, dan barang elektronik, merosot sangat tajam. Yang nonmakanan ini terhadap total konsumsi hampir 60 persen. Jadi, kalau mereka menurun, konsumsi pasti mengalami kemerosotan. Karena tingkat konsumsi merosot, PDB juga merosot. Penurunan ekonomi di kuartal kedua lebih dalam dari yang kami perkirakan sebelumnya, yaitu minus 3,8 persen. Kuartal kedua memang akan sangat berat. Sebab, anggaran belum turun semua karena baru selesai refocusing, realokasi, dan ditambah (anggaran), tapi eksekusinya baru mulai Juni.
Bagaimana dengan sektor investasi?
Investasi juga menurun karena terjadi penghentian kegiatan ekonomi. Kami perkirakan investasi itu kontraksinya mendekati 8 persen. Jadi kalau dua komponen, yaitu konsumsi dan investasi,…

Keywords: Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati | Sri Mulyani, Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perbankan, Krisis Ekonomi Indonesia, Kredit Usaha Kecil, Resesi,

Rp. 15.000