RIVALITAS MERUNCING DI MASA PANDEMI

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-09-12 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

DI tengah kesibukan berburu vaksin Covid-19, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi berhasil memimpin presidensi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus lalu. Indonesia meloloskan draf Resolusi 2538 tentang personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB pada 28 Agustus lalu. Dewan Keamanan PBB mengesahkan secara konsensus resolusi tersebut. “Ini resolusi pertama Indonesia selama berada di Dewan Keamanan PBB,” kata Retno, 57 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 4 September lalu.
Indonesia, satu dari sepuluh negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, juga mengajukan rancangan resolusi tentang penanggulangan terorisme. Namun draf resolusi itu gagal diadopsi setelah Amerika Serikat memvetonya. Padahal Indonesia sudah mengantongi dukungan dari 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk empat pemegang hak veto. Menurut Retno, Negeri Abang Sam menginginkan isu kombatan teroris asing dimasukkan ke rancangan resolusi. Padahal draf resolusi usulan Indonesia tidak ditujukan untuk membahas hal itu.
Dalam perburuan vaksin Covid-19, Retno bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir telah melawat ke Cina dan Uni Emirat Arab. Dari dua negara itu, pemerintah Indonesia memperoleh komitmen pengadaan vaksin hingga 340 juta dosis sampai akhir tahun depan. “Kami juga sudah berbicara dengan banyak pihak, termasuk AstraZeneca dan Imperial College London serta Gavi, CEPI, dan COVAX Facility,” ujarnya.
Melalui konferensi video dari kantornya, Retno berbincang dengan wartawan Tempo, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, Abdul Manan, dan Hussein Abri Dongoran. Ia membicarakan peran Indonesia selama menduduki presidensi di Dewan Keamanan PBB, perburuan vaksin Covid-19, hingga larangan masuk bagi warga Indonesia ke sejumlah negara akibat pandemi. Wawancara dilengkapi dengan percakapan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp, Rabu, 9 September lalu.
Apa pertimbangan Indonesia mengusulkan resolusi mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian?
Ini resolusi pertama Indonesia selama berada di Dewan Keamanan PBB. Kami memilih resolusi ini karena, kalau dilihat dalam beberapa tahun terakhir, isu perempuan, perdamaian, dan keamanan terus diarusutamakan dalam politik luar negeri Indonesia. Kami melihat perempuan selalu menjadi bagian dari solusi, termasuk saat kita berbicara mengenai isu perdamaian dan keamanan.
Bagaimana lobi-lobinya sampai resolusi ini bisa lolos?
Ada serangkaian inisiatif kegiatan yang melatarinya. Tahun lalu, misalnya, kami menggelar pelatihan para diplomat perempuan Asia Tenggara mengenai isu perempuan, perdamaian, dan keamanan. Tahun ini, kami melatih bukan hanya diplomat, tapi juga negosiator dan mediator. Kami ingin membentuk jaringan untuk para negosiator dan mediator perempuan di Asia Tenggara yang akan dihubungkan dengan jaringan lain di berbagai belahan dunia. Kami juga membentuk jaringan perempuan Indonesia-Afganistan.
Sejauh mana presidensi Indonesia membantu meloloskan sebuah draf resolusi?
Cukup penting. Ditambah lagi karena saya perempuan. Ini kedua kalinya Indonesia memegang presidensi. Presidensi kali ini tidak mudah karena, pertama, berlangsung di tengah pandemi. Kedua, presidensi dilakukan di tengah meruncingnya rivalitas negara-negara besar di hampir semua isu yang tentunya berdampak pada pembahasan isu-isu di dalam Dewan Keamanan PBB. Kami konsisten memainkan peran diplomasi sebagai "jembatan" dari berbagai macam perbedaan itu.
Apakah Anda memperkirakan Resolusi 2538 bakal meraup dukungan telak dari negara-negara anggota PBB?
Kami juga terkejut. Kami mengawali resolusi ini dari Dewan Keamanan PBB, dan ternyata banyak negara yang mau menjadi kosponsor. Resolusi 2538 didukung dan dikosponsori oleh semua negara anggota Dewan Keamanan PBB plus negara di luar Dewan Keamanan. Kalau ditotal, ada 97 negara yang menjadi kosponsor. Dukungan yang besar berarti pemberdayaan perempuan adalah isu yang hendak diperjuangkan oleh dunia.
Bagaimana peran perempuan dalam pasukan Indonesia pada misi-misi perdamaian PBB?
Saya pernah mengunjungi pasukan pemelihara perdamaian kita di misi-misi PBB. Terakhir di UNIFIL, Libanon. Pasukan terbesar kita di situ. Saya melihat peran perempuan sangat diperlukan karena di wilayah-wilayah konflik…

Keywords: Dewan Keamanan PBB, Cina, Amerika Serikat, Retno LP Marsudi, PT Kimia Farma, Menteri Luar Negeri, PT Biofarma, Hari Perdamaian se-Dunia, Donald Trump, Vaksin Covid-19,

Rp. 15.000