Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae: Sistem Kita Belum Imun Terhadap Uang Hasil Kejahatan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-09-19 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

KASUS gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi salah satu fokus kerja Dian Ediana Rae setelah ia dilantik menjadi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 6 Mei lalu. PPATK mencium indikasi adanya fraud (penipuan) yang terjadi sejak 2008, tapi tidak dapat mendeteksi kesalahan itu sejak awal. “Informasi yang masuk ke kami belum cukup untuk mendeteksi itu,” kata Dian, 60 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di ruang rapat PPATK, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Jumat, 11 September lalu.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, 3 September lalu, Dian menyebutkan seluruh transaksi aliran dana dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp 100 triliun. Setelah menelusuri transaksi tersebut, PPATK menyerahkan kepada Kejaksaan Agung transaksi yang diyakini mengandung aspek korupsi dan tindak pidana lain, seperti pencucian uang. “Jadi angka yang keluar dari kejaksaan itu yang kami curigai. Kalau enggak salah Rp 17 triliun sekian,” ujar Dian, yang menggantikan Kepala PPATK sebelumnya, Kiagus Ahmad Badaruddin, yang berpulang pada 14 Maret lalu.
Dian mengatakan banyak celah yang masih dapat dimanfaatkan oleh orang yang berniat melakukan tindak pidana pencucian uang, dari ketidaksinkronan identitas sampai minimnya pengawasan dalam sistem perbankan. “Karena itu, kami membicarakan bagaimana memperbaiki mekanisme pengawasan. Kami tak mau ada celah.”
Kepada wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi, Raymundus Rikang, dan Nur Alfiyah, Dian menuturkan berbagai celah tersebut juga dimanfaatkan oleh para penjahat selama pandemi Covid-19. PPATK menerima banyak laporan dari negara lain, terutama yang melibatkan orang Indonesia. Empat warga Indonesia dijadikan tersangka atas kasus penipuan terhadap perusahaan Italia dan Cina. Mereka membelokkan pembayaran transaksi dua perusahaan tersebut yang bernilai puluhan miliar rupiah dengan cara memalsukan identitas.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR, Anda mengatakan transaksi aliran dana dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp 100 triliun. Apakah ada kemungkinan jumlahnya bertambah?
Kami masih melihat kemungkinannya. Yang timbul sampai sekarang berkaitan dengan masalah kerugian dari pasar modal dan reksa dana. Mungkin saja dari investasi di bidang lain akan muncul. Kami belum berhenti memastikan tidak ada yang tertinggal. Karena kompleksitas rekeningnya banyak, kami juga menyerahkan ke kejaksaan secara bertahap.
Dalam rapat tersebut, Anda juga mengatakan ada indikasi fraud yang terjadi sejak 2008. Sejak kapan PPATK mencurigainya?
Pada 2008 atau 2010. Bukannya kami mencari alasan, tugas kami bukan melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan atau individu bank, tapi kami bekerja berdasarkan laporan yang masuk.
Laporan dari siapa?
Dari bank, termasuk dari perusahaannya sendiri, misalnya dari asuransi. Mereka wajib melaporkan transaksi nasabahnya. Tapi, masalahnya, kalau mereka terlibat di dalamnya, kan, susah. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Saya sudah berkirim surat dan berbicara dengan Pak Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK). Kalau sudah ada tanda-tanda sesuatu yang tidak beres di awal, sebaiknya kita langsung berkoordinasi.
PPATK tidak mendeteksi adanya fraud sejak awal. Apakah karena pada saat itu sistem di PPATK belum memadai?
Bukan belum memadai, informasi yang masuk ke kami belum cukup untuk mendeteksi itu. Dan kami menganggap itu persoalan manajerial.
Setelah kemudian mendeteksi adanya fraud, apakah PPATK langsung mencurigai bahwa itu korupsi?
Pada saat itu tidak bisa disebut korupsi, tapi irregularities, yakni transaksi yang mencurigakan. Itu sebabnya…

Keywords: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | PPATK, Pimpinan KPK, Jiwasraya, Skandal Jiwasraya, Pilkada 2020, 

---

Foto Terkait