Sistem Kita Belum 100 Persen Imun

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-09-19 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mendeteksi aliran transaksi mencurigakan dari sejumlah perusahaan luar negeri ke Indonesia yang melibatkan beberapa bank dalam negeri. Transaksi mencurigakan yang dilaporkan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tersebut terjadi pada 2011-2015. Hasil investigasi Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), termasuk Tempo, menemukan beberapa dari ribuan transaksi yang disebutkan dalam dokumen yang dikenal sebagai FinCEN Files itu melibatkan pengusaha asal Indonesia.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya sudah bekerja sama dengan lembaga intelijen keuangan Amerika Serikat tersebut untuk menindaklanjuti laporan itu. “Enggak ada yang kami umpetin,” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae, 60 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo, Jumat, 11 September lalu.
Dian menuturkan banyak celah yang masih dapat dimanfaatkan oleh orang yang berniat melakukan tindak pidana pencucian uang, dari ketidaksinkronan identitas sampai minimnya pengawasan dalam sistem perbankan. “Karena itu, kami membicarakan bagaimana memperbaiki mekanisme pengawasan. Kami tak mau ada celah,” ujar Dian, yang menggantikan Kepala PPATK sebelumnya, Kiagus Ahmad Badaruddin, yang berpulang pada 14 Maret lalu.
Kepada wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi, Raymundus Rikang, dan Nur Alfiyah, Dian menuturkan berbagai celah tersebut juga dimanfaatkan oleh para penjahat selama pandemi Covid-19. PPATK menerima banyak laporan dari negara lain. Empat warga Indonesia dijadikan tersangka kasus penipuan terhadap perusahaan Italia dan Cina dalam kasus yang terkait dengan business e-mail compromised. Mereka membelokkan pembayaran transaksi dua perusahaan tersebut yang bernilai puluhan miliar rupiah dengan cara memalsukan identitas. Dalam wawancara yang berlangsung di ruang rapat PPATK, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, itu, Dian juga berbicara tentang perkembangan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Hasil investigasi kolaborasi oleh ICIJ menemukan ribuan transaksi mencurigakan dari berbagai laporan bank kepada lembaga intelijen keuangan Amerika Serikat, Financial Crimes Enforcement Network, pada 2011-2015. Di antara ribuan transaksi itu, beberapa melibatkan pengusaha asal Indonesia. PPATK sempat mendeteksinya?
Iya, itu yang berkaitan dengan business e-mail compromised. Bukan hanya FinCEN, tapi juga FBI menangani masalah ini dengan kami supaya bisa cepat. PPATK punya kewenangan membekukan transaksi. Begitu ada informasi dari intelijen tadi, yang kami lakukan adalah membekukan dulu transaksinya selama 15 hari sambil membereskan semuanya sebelum kami ambil alih dan menyerahkannya ke penegak hukum.
Pada periode itu, berapa banyak yang terdeteksi?
Seingat saya lebih dari sepuluh. Ini sangat menarik. Kalau orang menipu dengan cara itu, pertama, susah ketemu dan harus ada waktu. Kedua, duitnya pasti bukan duit kecil. Ekspor-impor itu tidak kecil.
Apakah PPATK sudah memperingatkan perbankan bahwa ada peringatan dari lembaga intelijen keuangan Amerika?
Itu bukan semata-mata alert. Kami sudah menindaklanjutinya. Kami bekerja sama dengan FinCEN. Makanya banyak kasus business e-mail compromised yang dari Amerika bisa diselamatkan. FinCEN turun tangan. Enggak ada yang kami umpetin. Bahkan sudah kami serahkan informasi ke aparat penegak hukum.
Dengan sistem yang ada, apakah PPATK bisa mendeteksi setiap transaksi yang mencurigakan?
Kami mencoba menutup semua lubang karena kami masih melihat loophole (celah). Kami melihat ada ruang gerak yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang ingin melakukan tindak pidana pencucian uang. Misalnya, kalau melihat bank diatur, orang biasanya akan berpindah dari bank umum ke bank perkreditan rakyat (BPR). Ketika BPR diawasi, dia lari ke microfinance, terus ke koperasi. Makanya kita bisa tiba-tiba mendengar ada koperasi simpan pinjam yang bermasalah sampai triliunan rupiah. Karena itu, kami membicarakan…

Keywords: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | PPATK, Pimpinan KPK, Jiwasraya, Skandal Jiwasraya, Pilkada 2020, 

---

Foto Terkait