Buruh Makin Rentan Dieksploitasi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-24 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

SEHARI setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, Dewan Serikat Pekerja Global menyurati Presiden Joko Widodo. Saat menyusun surat tersebut, aliansi yang mewakili ratusan juta pekerja di seluruh dunia itu berharap ada kesempatan pemerintah Indonesia duduk bersama dan berdialog dengan serikat pekerja. “Tapi rupanya hal itu tidak terjadi,” kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow dalam wawancara khusus dengan Tempo melalui konferensi video dari kantornya di Brussels, Belgia, Jumat, 23 Oktober lalu.
ITUC adalah salah satu komponen dari sebelas federasi, konfederasi, dan serikat buruh internasional yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Di Indonesia, ITUC berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. ITUC, yang bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan beberapa badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain, mewakili lebih dari 200 juta pekerja di 163 negara dan kawasan serta memiliki 332 afiliasi nasional. Selain menakhodai ITUC sejak Juni 2010, Burrow didapuk sebagai Sekretaris Dewan Serikat Pekerja Global.
Burrow, 65 tahun, mengatakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah mundur yang luar biasa bagi upaya perlindungan buruh di Indonesia. Menurut dia, kluster ketenagakerjaan dalam omnibus law secara signifikan akan merongrong dan menggerus hak serta kesejahteraan pekerja dan berpotensi melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. “Kami memahami bahwa serikat pekerja telah berpartisipasi dalam diskusi dengan badan legislatif. Tapi ternyata pandangan mereka tidak diakomodasi,” ujarnya.
Mengawali karier sebagai guru sekolah menengah atas di New South Wales, Australia, Burrow terjun ke dunia aktivisme sejak 1980-an. Ia terlahir dari keluarga dengan sejarah panjang keterlibatan dalam serikat buruh dan perjuangan meningkatkan kehidupan para pekerja. Kakek buyutnya, yang berpartisipasi dalam aksi mogok para pencukur bulu domba pada 1891-1892, menjadi salah satu aktivis pionir Serikat Pekerja Australia. Kakek buyutnya juga terpilih menduduki kursi Partai Buruh Australia mewakili daerah Cobar pada 1896.
Kepada wartawan Tempo, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, dan Abdul Manan, Burrow mengatakan belum terlambat bagi Presiden Joko Widodo untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, yang berpotensi memantik praktik eksploitasi buruh. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang berorientasi pada lingkungan dan selaras dengan norma hukum internasional.

Dalam surat 6 Oktober lalu, ITUC mengimbau pemerintah Indonesia mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, bernegosiasi ulang, dan membuka dialog dengan serikat pekerja. Apa pertimbangannya?
ITUC dan federasi serikat buruh di seluruh dunia terkejut Indonesia benar-benar mengesahkan undang-undang yang secara efektif menghapus hak-hak pekerja, mengurangi perlindungan lingkungan, dan membuka jalan untuk privatisasi. Ini semua tentang menarik investasi asing. Presiden Indonesia dan kabinetnya secara efektif mengatakan mereka tidak lagi peduli terhadap rakyatnya. Mereka bahkan tak terlalu peduli terhadap ekonomi dalam negeri. Yang mereka pedulikan sebenarnya adalah melemahkan perlindungan sehingga investasi asing benar-benar mengalir ke Indonesia dan mengabaikan eksploitasi yang akan terjadi.
Apa dampak buruk pemberlakuan omnibus law ini?
Akibatnya, pekerja di Indonesia rentan dieksploitasi, perusahaan lokal bisa menjadi sasaran persaingan tidak sehat, dan aset-aset yang sangat berharga yang mendukung bisnis dan pekerja bisa diprivatisasi, juga area lain di sektor publik. Ini undang-undang yang mengerikan. Ibaratnya, pemerintah sebenarnya di bawah pengaruh pemerintah asing…

Keywords: Jokowi, Omnibus Law, Serikat Buruh, Undang-Undang Cipta Kerja, 

---

Foto Terkait