Sengketa Di Trans Sumatera

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-12-19 / Halaman : / Rubrik : LAPSUS / Penulis :

MATA Leon Liawandi menatap kosong ke jalan tol Pekanbaru-Dumai, Riau. Warga Desa Senapelan, Pekanbaru, itu lalu menunjuk jalan dan menerangkan bahwa dulu beton tersebut adalah lahan sawitnya. Jalan itu membelah lahan sawit sama besar. 
Dulu jarak rumah Leon dengan kebunnya hanya 800 meter. Setelah kebunnya terbelah, ia dan istrinya mesti berjalan memutar sepanjang 4 kilometer untuk mencapai bagian kebun lain di seberang. “Pengembang hanya menyediakan jalan tanah,” ujar laki-laki 48 tahun ini pada Rabu, 16 Desember lalu. “Kalau hujan becek dan tak bisa dilalui kendaraan.”
Akibat kendala itu, Leon tak sering mengunjungi kebun sawitnya. Pohon-pohon itu jadi meranggas tak terawat. Ia juga memerlukan ongkos tambahan untuk mengangkut buah sawit ketika panen. “Hasil panen habis untuk ongkos angkut,” katanya. Leon pun tak lagi bergairah memetik sawit ketika matang.
Keluarga Leon memiliki sekitar 1 hektare kebun sawit. Dari luas lahan itu, sekitar 3.000 meter persegi ia serahkan kepada pemerintah untuk pembangunan jalan tol pada 2015. Leon mendapat ganti rugi Rp 65 juta. “Saya terpaksa menerimanya,” ucapnya. “Kalau kami tolak, uangnya akan masuk kas daerah dan tak akan bisa kami cairkan.” 
Di Senapelan, ada puluhan penduduk yang mengalami nasib seperti Leon. Karena hidup menjadi sulit sejak jalan tol…

Keywords: Hutama Karya, Jalan Tol, Hak Asasi Manusia, 

---

Foto Terkait