Kami Selalu Mengkritik Pemerintah

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-12-26 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

KARDINAL Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo sedang mengikuti acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ketika 147 pastor se-Papua menyuarakan pernyataan sikap tentang permasalahan di Bumi Cenderawasih pada Kamis, 10 Desember lalu. Dalam keterangan pers di Gereja Kristus Terang Dunia Waena, Jayapura, perwakilan para imam Katolik itu, Alberto John Bunay, membacakan sepuluh seruan moral yang salah satunya ditujukan khusus kepada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang diketuai oleh Suharyo.
Para pastor tersebut mempertanyakan sikap organisasi yang menaungi gereja Katolik se-Indonesia itu yang selama ini cenderung diam dalam merespons berulangnya tindak kekerasan di Papua. Mereka mencatat, sepanjang 2018-2020, terjadi sederet insiden kekerasan, termasuk penembakan Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Hitadipa di Intan Jaya, Yeremia Zanambani, serta dua katekis Gereja Katolik di Papua, yakni Agustinus Duwitau dan Rufinus Tigau, pada September dan Oktober lalu. “Sebenarnya (Gereja Katolik) tidak pernah akan diam kalau terjadi pembunuhan,” kata Suharyo, 70 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di Keuskupan Agung Jakarta, Selasa, 15 Desember lalu.
Uskup Agung Jakarta ini mengatakan Gereja Katolik memilih memberikan masukan kepada pemerintah ketimbang membuat pernyataan terbuka. Suharyo, misalnya, mendampingi dua uskup asal Papua bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dua uskup tersebut juga menemui Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah Papua. “Cara seperti ini bisa jadi alternatif daripada membuat pernyataan yang tidak tahu ditujukan kepada siapa,” ujarnya.
Kepada wartawan Tempo, Sapto Yunus dan Mahardika Satria Hadi, Suharyo menjelaskan sikap KWI tentang isu Papua, hubungan gereja dengan pemerintah, dan posisi umat Katolik dalam kehidupan berbangsa. Uskup yang dilantik sebagai kardinal pada 5 Oktober 2019 ini juga membicarakan kasus perundungan seksual yang masih terjadi di lingkungan Gereja Katolik.

Sebanyak 147 pastor di Papua menyerukan keprihatinan dan menyatakan sikap atas kekerasan yang terus berlangsung di Papua. Bagaimana Anda merespons seruan itu?
Kalau mau konkret, sikap gereja semestinya disampaikan melalui para uskup. Yang kemarin itu para Bapa Uskup di Papua tidak ada yang ikut tanda tangan. Ada satu orang, Pastor Marthen Kuayo, yang menjadi pelaksana tugas uskup di Keuskupan Timika, tercatat pada nama terakhir penanda tangan. Saya mengakui saja dengan jujur bahwa mungkin ada perbedaan pendapat di antara para Bapa Uskup di Papua yang ingin menyampaikan pesan tertentu dengan teman-teman di lapangan. Soal kesabaran menyampaikan pesan, cara menyampaikan pesan, mungkin ada perbedaan itu. Sikap itu kan tidak harus selalu dinyatakan dalam bentuk pernyataan pers.
Apa cara yang telah ditempuh KWI?
Setiap ada sidang tahunan KWI, misalnya, ketika para uskup seluruh Indonesia hadir, termasuk dari Papua, kami pasti bertanya kepada uskup-uskup Papua seperti apa keadaan di sana dan sebagainya.
Masalah Papua sudah dibahas dalam sidang tahunan KWI?
Tahun ini tidak ada sidang. Terakhir November tahun lalu. Saya pribadi, kalau ada apa-apa tentang Papua, selalu bertanya kepada para Bapa Uskup di sana apakah berita ini benar, seperti apa kenyataannya.

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr. Ignatius Suharyo (kanan) bersama Presiden Joko Widodo yang hadir dalam Kongres XX Wanita Katolik RI yang diselenggarakan di Jakarta, 29 Oktober 2018. Dok. Kantor Staf Presiden
Bagaimana jawaban para uskup Papua?
Uskup Agung Merauke yang baru, Monsignor Petrus Canisius Mandagi, misalnya, mengatakan bahwa KWI tidak usah menanggapi. Uskup-uskup Papua tentu jauh…

Keywords: Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, 

---

Foto Terkait