SAYA TIDAK BISA DISOGOK

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-02-27 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

SKANDAL suap ekspor benih lobster yang terkuak pada 25 November 2020 berimbas terhadap jalan karier Sakti Wahyu Trenggono. Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Edhy menjadi salah seorang tersangka dalam kasus yang menghebohkan publik tersebut. Trenggono berpindah kantor setelah satu tahun menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Jokowi menitipkan pesan khusus saat memilihnya sebagai menteri. “Beliau intinya meminta supaya ada perbaikan komunikasi dengan nelayan. Itu saya terjemahkan sebagai peningkatan kesejahteraan nelayan,” ucap Trenggono, 58 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jumat, 19 Februari lalu. Sebelum masuk gelanggang politik, Trenggono telah malang-melintang sebagai pengusaha bidang telekomunikasi. Ia bergabung dalam tim relawan pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014. Trenggono juga masuk tim transisi yang dipimpin Rini Soemarno setelah Jokowi-Kalla memenangi pemilihan. Lima tahun kemudian, pria berjulukan Raja Menara ini dipercaya sebagai bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Kepada wartawan Tempo, Wahyu Dhyatmika, Mahardika Satria Hadi, Abdul Manan, dan Khairul Anam, Trenggono mengatakan skandal korupsi yang menyeret Edhy Prabowo membuatnya bergerak cepat untuk melarang ekspor benur. Ia menggodok peraturan menteri tentang penggantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Trenggono juga menyiapkan terobosan untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari perikanan tangkap.

Kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster telah mencoreng nama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana Anda memulihkan reputasi kementerian yang kini Anda pimpin?
Sudah pasti saya akan melarang ekspor benur. Benur adalah kekayaan alam yang hanya boleh dibudi daya sampai ukuran konsumsi. Nilai tambahnya di ukuran konsumsi. Saya tidak tahu sampai berapa harga benih bening lobster yang dijual. Itu hanya membuat kaya negara yang membelinya. Kalau benur dibudi daya satu tahun saja sudah bisa mendapatkan angka kenaikan puluhan atau ratusan persen.
Ekspor benur diatur lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah RI. Anda sudah menyiapkan aturan penggantinya?
Sedang dalam proses semua. Peraturan menteri tidak bisa berdiri sendiri. Harus diundangkan, disampaikan di level menteri koordinator, dan seterusnya. Tapi yang pasti ekspor benur tidak akan pernah diizinkan.
Bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
Kami akan minta bantuan Kepala Kepolisian RI untuk selalu mencegah (ekspor) benur. Yang boleh kita lakukan adalah untuk budi daya karena nilai budi dayanya lebih tinggi, lebih besar.
Selain persoalan pembuatan regulasi, apa kendala lain yang Anda hadapi untuk menghentikan ekspor benur?
Sementara ini kendala relatif tidak ada. Artinya, di lingkup internal harus tetap mengikuti kebijakan menterinya. Bagi orang-orang yang sudah biasa dengan ekspor benur, ya pasti mereka enggak suka. Tapi, bagi saya, kalau nilai manfaatnya buat bangsa lebih tinggi dibudidayakan, ya untuk budi daya saja.
Siapa yang terganggu dengan kebijakan pelarangan ekspor benur lobster?
Yang terganggu adalah tauke-taukenya.
Apakah sudah ada pergerakan dari mereka yang memprotes kebijakan Anda?
Belum.
Bagaimana dengan negara-negara yang selama ini mengimpor benur lobster?
Belum juga. Tapi kami sedang membikin satu model supaya setiap benur ada sertifikasinya. Misalnya, benur ditangkap di Banyuwangi, sertifikasinya di situ. Kalau dia dipindahkan, pindahnya ke mana harus ada sertifikasinya. Dengan demikian, harapan saya…

Keywords: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ekspor Benur, Wahyu Sakti Trenggono,

Rp. 15.000