Tanpa Cost Sharing, Tak Akan Cukup

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-04-10 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

PANDEMI Covid-19 ibarat pisau bermata dua bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pagebluk telah memukul perekonomian dan menyebabkan kemampuan masyarakat membayar iuran merosot. Di sisi lain, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk menanggung klaim kesehatan berkurang. “Yang jelas, cash flow menjadi lebih bagus karena utilisasinya turun,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Rabu, 7 April lalu.
Ghufron, 58 tahun, mengatakan pandemi menjadi momentum untuk membenahi keuangan lembaga yang baru ia pimpin itu. Status bencana non-alam membuat ongkos layanan kesehatan seputar Covid-19 ditanggung negara. BPJS Kesehatan hanya mengurusi administrasi klaim sehingga dana iuran peserta tidak diotak-atik. BPJS Kesehatan, kata dia, masih mengalami defisit sebesar Rp 6,3 triliun meski mencatatkan saldo kas Rp 18,7 triliun sepanjang 2020.
Menggantikan Fachmi Idris sejak 22 Februari lalu, Ghufron langsung tancap gas menyerap masukan dari berbagai pihak. Sebelum menerima Tempo, misalnya, mantan Wakil Menteri Kesehatan ini berkomunikasi dengan perwakilan 3.000-an rumah sakit di seluruh Indonesia. Salah satu isu yang dibahas adalah tunggakan pembayaran klaim rumah sakit. “Tolong kami diberi tahu, asalkan (klaim) sudah diverifikasi, bukan dispute ya, segera kami bayar,” ucapnya.
Kepada wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi dan Nur Alfiyah, Ghufron menceritakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan, inovasinya untuk mengatasi defisit, kenaikan iuran, hingga dampak pandemi terhadap layanan kesehatan. Ia juga menanggapi persoalan data kepesertaan serta menjelaskan pentingnya sistem cost sharing untuk pemenuhan semua kebutuhan dan permintaan kesehatan.
Anda mengatakan BPJS Kesehatan di pengujung 2020 ada surplus sekitar Rp 18,7 triliun, tapi di saat yang sama masih mengalami defisit. Mengapa disebut surplus padahal faktanya defisit?
Atas usaha teman-teman dan dukungan pemerintah yang luar biasa dengan perubahan peraturan dan segala macam, serta ada Covid-19 yang sebetulnya kita tidak harapkan, sehingga masyarakat tidak datang ke rumah sakit kalau tidak betul-betul perlu. Akibatnya, utilisasinya turun. Akhirnya pembayaran menjadi turun. Maka ada semacam surplus sebesar Rp 18,7 triliun. Ini dari sisi arus kas. Artinya, uang yang kami simpan di bank ada Rp 18,7 triliun. Tapi kami punya kewajiban-kewajiban yang setelah dihitung ternyata sekitar Rp 25 triliun.
Apa saja perincian kewajiban tersebut?
Termasuk outstanding claim, yaitu klaim-klaim yang masih belum kami bayar. Lalu ada istilahnya incurred but not reported, sudah terjadi tapi belum dilaporkan, belum diklaim. Tapi rumah sakit sudah memberikan layanan. Ada pula dispute claim, utang, dan sebagainya. Intinya, posisi aset netto kami masih defisit Rp 6,3 triliun per Desember 2020.
Apakah hal ini yang dikeluhkan oleh rumah sakit?
Kami ingin mengembangkan bahwa BPJS Kesehatan adalah milik bersama, termasuk miliknya rumah sakit. Maka, kalau ada surplus, ya surplus bersama; ada defisit, ya defisit bersama. Kemudian kami bisa berkomunikasi rutin karena, kata mereka, selama ini antara rumah sakit dan BPJS belum begitu ada komunikasi. Terakhir ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) mensomasi BPJS untuk ketiga kalinya (soal klaim). Sebetulnya enggak usah mensomasi. Komunikasikan saja kalau umpamanya BPJS punya utang. Tolong kami diberi tahu, asalkan sudah diverifikasi, bukan dispute ya, segera kami bayar.
Apa yang…

Keywords: Ali Ghufron Mukti, Kasus Rumah Sakit, Covid-19, BPJS Kesehatan, Pandemic, 

---

Foto Terkait